Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Inggris melalui United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO) mengucurkan dana hibah sebesar US$7,27 juta atau sekitar Rp118,6 miliar (kurs Jisdor Bank Indonesia 6 Mei 2025 Rp16.472 per US$) untuk mendukung Indonesia mencapai target penyerapan karbon bersih sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau FOLU Net Sink.
Mengutip siaran pers Kementerian Kehutanan, dana hibah ini disalurkan melalui kemitraan strategis dalam proyek Sustainable Landscape Investment Partnership in Indonesia atau Kemitraan Investasi pada Bentang Alam Berkelanjutan (KIBAR). Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Global Green Growth Institute (GGGI) turut terlibat dalam kerja sama ini.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengemukakan bahwa program ini berfokus pada penguatan Perhutanan Sosial sebagai instrumen dalam menurunkan laju deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
“Kemitraan ini akan memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas, pengembangan bisnis berbasis hutan, serta penguatan kelembagaan KUPS [Kelompok Usaha Perhutanan Sosial],” kata Raja Juli dalam sambutannya usai menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPDLH dan GGGI di Yogyakarta, Selasa (6/5/2025).
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menambahkan bahwa pengembangan mekanisme blended finance seperti Fasilitas Dana Bergulir (FDB) menjadi kunci keberlanjutan pendanaan sektor kehutanan.
“Pendanaan berbasis Natural Capital Assets memiliki potensi besar dalam menjawab tantangan pembiayaan perubahan iklim, terutama pada skala usaha masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Baca Juga
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyatakan komitmen negaranya untuk mendukung strategi FOLU Net Sink Indonesia.
“Kami bangga dapat membantu mempercepat praktik berkelanjutan yang melindungi hutan Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Perhutanan sosial adalah pilar penting untuk mencapai keadilan iklim dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Proyek KIBAR juga bertujuan untuk mempercepat implementasi Pengembangan Kawasan Terpadu (Integrated Area Development/IAD) yang akan menyasar tujuh provinsi prioritas, yaitu Aceh, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.
Secara khusus, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu wilayah fokus proyek karena keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Melalui pendekatan Integrated Forest Farming Development (IFRD), DIY akan mengembangkan model Wana Tematik yang mencakup Wana Boga, Wana Husada, Wana Kriya, dan Wana Wisata, untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian lokal.
Rowan Fraser, Country Representative GGGI Indonesia, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendukung perluasan investasi hijau berbasis ekosistem dan penguatan aset modal alam di Indonesia melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.
