Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia telah berada dalam tahap akhir penyusunan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC), dokumen strategis yang akan mengarahkan kebijakan iklim nasional untuk periode 2031–2035.
Dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (22/7/2025), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengemukakan bahwa aksi iklim Indonesia dalam Second NDC harus lebih kuat, menyeluruh, dan sepenuhnya mencerminkan komitmen Indonesia untuk memimpin upaya pengurangan emisi karbon global.
Menurut Hanif Faisol Nurofiq, Second NDC bukan hanya sekadar laporan atau dokumen administratif, melainkan sebuah peta jalan yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan.
“Second NDC bukan sekadar laporan, tetapi peta jalan yang mencerminkan kesungguhan Indonesia dalam melindungi bumi, memperkuat daya saing ekonomi, dan membangun masa depan yang lebih adil bagi seluruh rakyat,” kata Hanif.
Second NDC sendiri bakal merespons mandat global dalam keputusan Conference of the Parties (COP) ke-28, khususnya Decision 1/CMA.5. Keputusan ini mencakup target puncak emisi global antara 2020 hingga 2025, serta pengurangan emisi gas rumah kaca global sebesar 43% pada 2030 dan 60% pada 2035. Target pemangkasan ini menggunakan referensi emisi 2019 yang tercatat sebesar 1.147 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e).
Untuk mencapai target pengurangan emisi yang ambisius tersebut, Indonesia harus menekan angka emisi hingga sekitar 459 juta ton CO₂e.
Baca Juga
Sektor energi, yang berkontribusi sekitar 55% terhadap total emisi nasional, akan menjadi fokus utama dalam upaya transisi menuju sistem rendah karbon. Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan hingga 27–33% pada 2035, dengan langkah-langkah konkret seperti efisiensi konsumsi listrik dan penggunaan kendaraan listrik.
Sektor kehutanan dan lahan juga akan berperan penting, dengan komitmen FOLU Net Sink 2030 yang menargetkan penyerapan karbon lebih besar daripada emisi yang dilepaskan. Indonesia juga menyiapkan berbagai upaya restorasi hutan dan pengendalian deforestasi dari 918.000 hektare/tahun menjadi <300.000 hektare/tahun.
Selain itu, sektor limbah akan mengalami transformasi besar melalui kebijakan Zero Waste Zero Emission 2050, sementara sektor pertanian akan mengadopsi pendekatan adaptasi dan mitigasi untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan pangan.
Sektor kelautan juga menjadi salah satu sektor yang kini mendapat perhatian serius, yakni melalui restorasi padang lamun (sea grass) dan terumbu karang sebagai penyerap karbon biru, serta perlindungan infrastruktur pesisir dari dampak perubahan iklim.
Dalam mendukung implementasi Second NDC, Indonesia juga memperkenalkan Sistem Registri Nasional (SRN), platform transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk memantau progres pelaksanaan kebijakan iklim, termasuk pencapaian di berbagai sektor.
Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam program kampung iklim (ProKlim) yang telah menjangkau lebih dari 5.000 desa di seluruh Indonesia, dengan target pada 2035 dapat mencakup 20.000 desa. Ini akan menguatkan peran komunitas sebagai garda terdepan dalam adaptasi perubahan iklim, konservasi lahan, pengelolaan air, dan ketahanan pangan lokal.
“Perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah atau status sosial. Kita semua terdampak, dan kita semua bisa berperan. Mari jadikan Second NDC sebagai gerakan bersama,” kata Hanif.
