Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Praktik Tambang Berkelanjutan Tak Bisa Ditawar

Harita Nickel harus dapat memastikan tidak adanya pencemaran laut akibat kegiatan penambangan.
Windy Prayogo, Environment Marine Manager PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel (kiri) dan Baiq Idayani, Government & Media Relations Manager PT Dairi Prima Mineral. /Istimewa
Windy Prayogo, Environment Marine Manager PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel (kiri) dan Baiq Idayani, Government & Media Relations Manager PT Dairi Prima Mineral. /Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Praktik tambang berkelanjutan tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Syarat ketat yang diatur pemerintah ditambah tuntutan masyarakat dunia, membuat praktik tambang yang berkelanjutan menjadi suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar perusahaan.

Selain itu, perusahaan juga harus melalui berbagai proses ketat dan panjang untuk dapat menunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa implementasi Good Mining Practice benar-benar telah diterapkan.

Hal itulah yang terus dilakukan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel. Mengingat kegiatan penambangan dan bongkar muat nikel yang dilakukan perusahaan berada tidak jauh dari perairan atau laut Pulau Obi, Harita Nickel harus dapat memastikan tidak adanya pencemaran laut akibat kegiatan penambangan.

Windy Prayogo, Environment Marine Manager Harita Nickel, menegaskan bahwa manajemen sadar betul akan kondisi laut yang harus dijaga dan tidak boleh sampai tercemar oleh kegiatan penambangan.

Untuk memastikan air tambang dan air sisa hasil pengolahan yang diolah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan, imbuhnya, Harita Nickel juga menerapkan sistem pemantauan kualitas air secara berkala.

Dia menerangkan bahwa sistem tersebut mengacu pada SPARING (Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Industri Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, perusahaan juga melakukan pengujian kualitas air secara berkala melalui laboratorium independen terakreditasi.

“Pengelolaan limbah cair kegiatan penambangan terkoneksi langsung dengan Kementerian LHK secara online dengan menggunakan instrumen SPARING,” kata Windy, dikutip Selasa (12/8/2025).

Ke depan, Windy menekankan bahwa Harita Nikel akan terus mengembangkan inovasi dalam pengelolaan air yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Upaya itu juga menjadi bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya yang ke-6  (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Salah satu cara yang ditempuh Harita untuk menjaga kualitas air di Pulau Obi adalah dengan pengendalian sedimen secara efektif. Harita Nickel membangun dan mengelola lebih dari 52 kolam sedimentasi di area Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Trimegah Bangun Persada (TBP) dan PT Gane Permai Sentosa (GPS).

Kolam-kolam tersebut dirancang untuk menangkap partikel sedimen yang terbawa dari aktivitas penambangan, sebelum air dilepaskan ke lingkungan, sesuai dengan standar baku mutu yang dipersyaratkan dalam regulasi. “Ukuran kolam sedimen lebih dari 500 ukuran kolam renang olimpiade,” ujar Windy.

Dengan sistem yang adaptif dan pendekatan yang terintegrasi, Harita Nickel menunjukkan bahwa pengelolaan air yang berkelanjutan bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga penting untuk memastikan keberlangsungan industri dan lingkungan di masa depan.

Layaknya Harita Nickel, perusahaan lainnya seperti PT Dairi Prima Mineral juga harus memastikan kegiatan penambangan yang akan dilakukan perusahaan memenuhi aturan good mining practice.

Baiq Idayani, Government & Media Relations Manager PT Dairi Prima Mineral, mengungkapkan bahwa sejak 1998 atau kontrak karya diberikan untuk melakukan penambangan seng dan timah hitam, Dairi Prima Mineral hingga kini masih berkutat dengan persoalan perizinan.

“Ini menunjukkan betapa manajemen sangat memberikan perhatian khusus terhadap kepatuhan terhadap regulasi guna menjaga lingkungan di sekitar area tambang tetap terjaga,” kata Baiq.

Kendati demikian, Baiq berharap agar Dairi Prima bisa segera mendapatkan persetujuan revisi Feasibility Study dari Kementerian ESDM. Manajemen juga berharap mendapatkan persetujuan Addendum Kelayakan Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup.

“Kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah dan pusat termasuk dari sisi kemudahan semua perizinan untuk kegiatan konstruksi dan operasi,” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nurbaiti
Editor : Nurbaiti
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro