ESDM Percepat Pembangunan Pembangkit Listrik Nuklir ke 2029

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat target pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dari sebelumnya pada 2032 menjadi 2029.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, percepatan itu dilakukan seiring dengan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 gigawatt (GW) dalam rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060. 

Dia menuturkan, angka tersebut ditetapkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% pada 2029. Adapun, dari kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 GW itu, sebanyak 79% berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

"Pengembangan pembangkit nuklir diupayakan percepatan 2029-2032," kata Yuliot dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (23/1/2025).

Menurutnya, pengembangan PLTN menjadi keniscayaan guna mengisi target bauran EBT sebesar 79% tadi. Kendati demikian, Yuliot mengatakan, hingga saat ini, belum ada perusahaan yang berminat untuk berinvestasi untuk pengembangan PLTN.

"Calon perusahaan belum, itu baru kajian pemerintah," katanya.

Selain mendorong penggunaan PLTN, pemerintah juga akan mengembangkan pembangkit arus laut yang dimulai pada 2028-2029. Kemudian, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung secara masif memanfaatkan area waduk dan pengembangan PLTS atap.

Lalu, pengembangan PLTP secara masif baik offshore maupun onshore. Selanjutnya, pengoperasian PLTU batu bara existing sampai dengan power purchase agreement (PPA) berakhir dan cofiring dengan biomassa yang dilengkapi dengan carbon capture and storage (CCS).

Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) tengah membentuk Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KP2EN) guna memastikan bahwa target komersialisasi PLTN pada 2032 dapat tercapai.  

Ketua Harian DEN sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pembentukan KP2EN penting dan akan menjadi fokus DEN pada tahun depan. Pemerintah juga tengah menyusun draf rancangan Peraturan Presiden (Perpres) KP2EN. 

"Telah disusun draf R-Perpres tentang KP2EN, kemudian telah dilakukan sosialisasi dan eksekusi PLTN dalam mendukung transisi energi menuju net zero emission 2060," kata Bahlil dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (2/12/2024). 

Adapun, pada tahap awal PLTN akan dibangun dengan skala kapasitas terpasang sebesar 250-500 megawatt (MW). Namun, dia memastikan skala pembangkit tersebut akan meningkat dari waktu ke waktu.  

Menurut Bahlil, operasional PLTN merupakan salah satu cara untuk menurunkan nilai cost listrik, sekaligus untuk menuju transisi ke EBT.

"Menyangkut 2025 kami mulai fokus untuk membahas aturan-aturan yang terkait dengan nuklir. Karena 2032 dalam program itu kami berpikir bukan baru mulai tapi kalau bisa sudah ada yang jalan itu jauh lebih baik," ujarnya.