Bisnis.com, JAKARTA – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan teknologi permanen dan penegakan hukum yang tegas, terutama di kawasan rawan seperti lahan gambut.
Hanif mengatakan pembangunan teknologi permanen dalam penanggulangan kebakaran tidak bisa instan. Menurutnya, Sejak kebakaran hebat 2019, kita dorong terus inovasi anak bangsa untuk menciptakan solusi jangka panjang.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat total kawasan yang terkena dampaknya mencapai 942.484 hektar.
Jumlah ini naik bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai 529.266 hektar dan 2017 yang mencapai 165.483,92 hektar. Adapun, berdasarkan data World Bank (Bank Dunia), total kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai Rp 75 triliun.
Hanif menggarisbawahi pentingnya sistem teknologi berbasis deteksi dini, prediksi cuaca yang akurat, serta modifikasi cuaca yang konsisten untuk meminimalkan risiko karhutla.
Hal ini diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq di sela Apel Siaga Pengendalian Karhutla Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Sabtu (2/8/2025).
Baca Juga
Menurutnya, keberhasilan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang telah dijalankan seperti di Kalimantan Barat menjadi bukti efektivitas pendekatan teknologi.
"Beberapa hari lalu ada hampir 400 hotspot. Pagi ini, kita sambut dengan nol titik panas. Ini capaian luar biasa dan membanggakan," tuturnya, mengutip Antara.
Kendati demikian, Hanif menekankan bahwa keberhasilan tersebut tak boleh membuat semua pihak lengah. Ia mengingatkan bahwa musim kemarau masih berlangsung dan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun dilarang keras berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.
"BMKG menyatakan Kalbar sedang berada di puncak musim kemarau, dari pertengahan Juli hingga akhir Agustus. Maka, tidak ada toleransi untuk pembakaran. Titik," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa semua pihak harus bahu-membahu dalam menjaga lingkungan dari bahaya karhutla.
Ia menilai, selain merusak ekosistem, kebakaran hutan juga berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Kalau kebakaran dibiarkan, dampaknya bisa luas, dari penerbangan terganggu, sampai kualitas udara menurun dan mengancam kesehatan masyarakat. Ini bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua," kata Norsan.
Upaya BMKG
Di sisi lain, untuk menekan risiko karhutla, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan operasi modifikasi cuaca di Kalbar.
"Kami menerapkan sistem prediksi berlapis sejak enam bulan sebelum musim kemarau untuk mengantisipasi potensi karhutla di wilayah rawan," kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati.
Prediksi secara berlapis mulai dilaksanakan enam bulan sebelumnya, lalu diperbarui setiap bulan, hingga prediksi tujuh harian dan sepuluh harian. "Dengan demikian, kami dapat mengetahui secara pasti wilayah mana saja yang berpotensi mengalami kebakaran," katanya.
Dwikorita mengatakan berdasarkan prediksi terbaru, wilayah Kalimantan Barat saat ini berada dalam puncak potensi kebakaran. Menurutnya, saat ini, hampir seluruh wilayah di Kalbar berstatus merah.
“Karena itu, kami berkoordinasi sedini mungkin dengan Kepala BNPB dan Menteri LHK untuk menyiapkan strategi modifikasi cuaca," tuturnya.
Modifikasi cuaca hanya dapat dilakukan jika terdapat awan-awan hujan yang cukup di langit. Untuk itu, BMKG juga terus memantau pertumbuhan awan hujan secara intensif.
