.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah perlu lebih agresif menerbitkan kebijakan untuk mendorong penurunan emisi karbon di Indonesia.
Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal memandang diperlukan dukungan kebijakan konkret dari pemerintah untuk mendorong penurunan emisi karbon di Indonesia.
“Sekali lagi kenapa renewable target 23 persen enggak pernah tercapai selama 10 tahun? Karena enggak pernah ada investasi, enggak pernah ada kebijakan," kata Dino, dikutip dari Antara, Selasa (22/7/2025).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini menjelaskan salah satu langkah penting untuk mencapai target penurunan emisi karbon adalah mempercepat penggunaan energi terbarukan dalam bauran energi nasional.
Menurut Dino, rendahnya investasi dan belum adanya kebijakan pendukung menjadi hambatan utama dalam pencapaian target energi terbarukan di Indonesia. Padahal, kata dia, transisi energi bersih merupakan bagian penting dalam upaya menekan emisi karbon secara konsisten.
Selanjutnya, Dino juga menyoroti mengenai Nationally Determined Contribution (NDC). Sebagai dokumen komitmen resmi setiap negara dalam Konvensi Perubahan Iklim PBB, NDC diperlukan sebagai target untuk menurunkan emisi karbon sesuai target Perjanjian Paris.
Baca Juga
Melalui NDC, Indonesia menargetkan penurunan emisi hingga 31,89% dengan usaha sendiri atau hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030.
Dia berpandangan pemerintah perlu memberikan penjelasan rinci dalam dokumen NDC terkait dengan berbagai target Presiden Prabowo Subianto, seperti rencana pembangunan 3 juta rumah.
“Tiga juta rumah itu emisinya luar biasa. Bagaimana menjamin pembangunan 3 juta rumah itu ramah emisi atau rendah emisi? Jadi dikawinkan dua target itu,” ujar dia.
Proses Akhir Second NDC
Pemerintah Indonesia telah berada dalam tahap akhir penyusunan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC), dokumen strategis yang akan mengarahkan kebijakan iklim nasional untuk periode 2031–2035.
Merujuk keterangan resmi yang dikutip Selasa (22/7/2025), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengemukakan bahwa aksi iklim Indonesia dalam Second NDC harus lebih kuat, menyeluruh, dan sepenuhnya mencerminkan komitmen Indonesia untuk memimpin upaya pengurangan emisi karbon global.
Menurut Hanif Faisol Nurofiq, Second NDC bukan hanya sekadar laporan atau dokumen administratif, melainkan sebuah peta jalan yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan.
“Second NDC bukan sekadar laporan, tetapi peta jalan yang mencerminkan kesungguhan Indonesia dalam melindungi bumi, memperkuat daya saing ekonomi, dan membangun masa depan yang lebih adil bagi seluruh rakyat,” kata Hanif.
Second NDC sendiri bakal merespons mandat global dalam keputusan Conference of the Parties (COP) ke-28, khususnya Decision 1/CMA.5. Keputusan ini mencakup target puncak emisi global antara 2020 hingga 2025, serta pengurangan emisi gas rumah kaca global sebesar 43% pada 2030 dan 60% pada 2035.
Target pemangkasan ini menggunakan referensi emisi 2019 yang tercatat sebesar 1.147 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e). Untuk mencapai target pengurangan emisi yang ambisius tersebut, Indonesia harus menekan angka emisi hingga sekitar 459 juta ton CO₂e.
