Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha jasa konsultan dan konstruksi didorong untuk terlibat aktif dalam pembangunan berkelanjutan pemerintah.
Pasalnya, adanya efisiensi anggaran proyek infrastruktur berdampak pada kondisi jasa konsultan. Adapun saat ini Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) memiliki 6.400 anggota perusahaan jasa konsultan yang berada di 34 provinsi.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan negara membutuhkan konsultan ahli yang tidak hanya mampu merancang proyek hari ini tetapi juga masa depan kota yang inklusif, konektivitas wilayah yang adil, sistem air yang tangguh, energi yang hijau, dan lingkungan yang lestari.
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nazib Faisal mengatakan pemerintah tengah fokus dalam infrastruktur ketahanan pangan, air dan energi.
"Untuk beras memang sekarang sudah surplus 4 juta ton, tetapi masih banyak yang impor seperti daging dan susu. Tentunya sekarang itu akan banyak pekerjaan, masterplan misalnya kawasan perternakan," ujarnya, Jumat (20/6/2025).
Selanjutnya, pemerintah juga berfokus pada pembangunan infrastruktur energi bersih. Salah satunya ada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung Cirata.
Baca Juga
"PLTS itu juga membutuhkan ahli konsultan. Pasti butuh desain, supervisi, operation maintenancenya. kemarin Pak Menko bertemu dengan Dubes Rusia untuk Indonesia, kami sedang mengusahakan infrastruktur energi bersih menggunakan nuklir. Ada pekerjaan konsultan, ada pekerjaan konstruksi, ada pekerjaan supervision dan lain sebagainya yang dibutuhkan," katanya.
Pengembangan energi bersih baik melalui air, surya, dan angin menjadi perhatian mendatang dan membutuhkan keterlibatan konsultan. Selanjutnya, pemerintah akan mendorong pemerataan konektivitas dan infrastruktur digital.
"Tol Trans-Sumatra tetap berjalan tapi kami ubah simulasi mana yang prioritas utama dahulu," ucapnya.
Kemudian, pemerintah berkomitmen dalma pembangunan kota layak huni dan tangguh iklim. Pemerintah menyambut baik kolaborasi antara konsultan dan investor dalam pengembangan transit oriented development (TOD) di sekitar stasiun kereta api. Menurutnya, saat ini konsultan harus berevolusi dan jemput bola dalam memberikan konsultasi kepada investor dalam sejumlah program prioritas pemerintah.
"Ada stasiun kereta api, nanti dibangun rusun di sebelahnya, tentunya nanti ada subsidi mungkin dari pemerintah, nah ini teman-teman pengusaha ini mulai cari peluangnya seperti itu, jadi jangan nunggu penawaran dari LPSE di Kementerian, Kabupaten Kota dan Provinsi, itu tetep dilakukan, harus, karena masih ada pekerjaan," tuturnya.
Dia mengimbau agar konsultan kolaborasi aktif dalam menggandeng asosiasi lain seperti Real Estat Indonesia (REI) dalam pengembangan hunian berorientasi transit. Dia meminta agar pengusaha konsultan untuk menggandeng investor lain dalam menggarap proyek di Indonesia. Hal ini sebagai upaya agar melepas ketergantungan pembangunan infrastruktur dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab, APBN untuk pembangunan infrastruktur akan dikurangi.
"Jadi, bukan berarti APBN untuk infrastruktur akan berkurang Bapak Ibu atau di-nolkan. Tapi akan kita minimize," ujarnya.
Pihaknya mendorong agar pengusaha menggali ide bersama dengan investor atau pengusaha lain. Bahkan, jika bisa dapat membuat sebuah konsorsium atau pemrakarsa. Dia mencontohkan di proyek bendungan terdapat sekitar 40 bendungan yang digarap oleh swasta. Bendungan itu tidak hanya sekedar bendungan saja. Namun, juga menyediakan listrik yang nantinya dapat dijual ke PLN. Pemerintah pun terbuka kepada ide-ide yang ditawarkan oleh swasta.
"Silahkan berkolaborasi dengan investor, dengan pemerintah, dan lain. Silahkan, cari ide, cari apa, lihat ke pemerintah, pemerintah plan-nya seperti apa. Mudah-mudahan bisa terjadi hal-hal yang membuat APBN itu tidak terkunci, harus APBN semua sehingga infrastruktur itu tidak selalu harus dari APBN," terang Nazib.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Inkindo Erie Haryadi menuturkan saat ini kondisi jasa konsultan sangat berat di tengah pemangkasan anggaran pemerintah.
"Anggota kami tidak baik-baik saja. Sudah kena pandemi Covid-19. Mau hidup lagi, kena efisiensi, pingsan lagi, Pak. Terus dengan regulasi-regulasi yang baru keluar, dan juga yang sudah lalu keluar, semakin sulit berusaha di bidang konsultan. Harus kita akui," katanya.
Saat ini, pihaknya tengah mengembangkan sistem informasi berbasis digital yang mempermudah akses informasi dan pelayanan keanggotaan. Di bidang pengembangan, Inkindo menjalin kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Bidul Akademi, sebuah inisiatif magang bagi mahasiswa tingkat akhir untuk disiapkan menjadi sumber daya manusia berkualitas bagi industri konsultan. Dalam aspek perlindungan terhadap anggota, Inkindo aktif melakukan sosialisasi terhadap regulasi terbaru guna memastikan seluruh anggotanya terlindungi secara hukum dan profesional.
Pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam mencapai net zero emission (NZE) tahun 2060. Hal itu dilakukan dalam konstruksi berkelanjutan yang merupakan langkah konkret dalam menekan emisi karbon dan mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon.
"Kami bagian dari pemerintah tentu kami pasti akan dukung dan ikut NZE pada 2060. Memang saat ini dunia tengah goyang terkait NZE pasca Presiden AS Trump keluar dari perjanjian Paris karena berpikir secara keekonomiannya," ucapnya.
Komitmen NZE itu tertuang dalam roadmap Inkindo setiap 5 tahun. Konstruksi berkelanjutan tidak hanya menekan dampak lingkungan tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan hijau (green employment) dan mendukung implementasi energi terbarukan.
"Salah satu langkah utama yakni mendorong penerapan konstruksi berkelanjutan di setiap proyek infrastruktur," tutur Erie.
