Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan Pemerintah Pusat akan mengevaluasi tata ruang di kawasan Puncak, Bogor buntut dari alih fungsi lahan hijau yang menyebabkan bencana banjir.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tak menutup kemungkinan akan dilakukan moratoriium kawasan tersebut dari pembangunan.
"Hari ini kami akan ke sana ke Bogor, saya besok dengan Menteri Lingkungan Hidup. Arahnya moratorium? Iya bisa," ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (6/3/2025).
Terkait evaluasi kawasan puncak yang akan dilakukan, akan ada dua fokus yakni perubahan tata ruang salah satuya di Perkebunan Gunung Mas dimiliki oleh BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
"Misalnya perkebunan Gunung Mas ada 1.600 hektare yang mengalami perubahan peruntukan pada rencana kerja PTPN. Berubah dari perkebunan menjadi agrowisata," katanya.
Lalu evaluasi terkait aliran sungai yang berada di kawasan puncak yang di bantarannya terdapat banyak pembangunan perumahan, permukiman, dan berbagai kawasan.
Baca Juga
"Banyak yang membuang limbah batu, limbah tanah, sampai urukan ke sungai sehingga kemarin (banjir) Cijayanti itu naik karena itu," ucapnya.
Hasil evaluasi tersebut ju akan dibawa untuk kemudian dibahas bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada pekan depan.
"Saya rapat. Jadi nanti ada perubahan tata ruang di Jawa Barat," tuturnya.
Sehubungan dengan kawasan puncak yang sempat terjadi bencana karena alih fungsi lahan termasuk salah satunya oleh BUMD PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), Dedi mengatasnamakan pemerintah Jawa Barat mengungkapkan permintaan maafnya.
"Saya minta maaf sebagai pemerintah provinsi Jawa Barat karena pemerintah Jawa Barat melalui BUMD yang bernama Jaswita itu buka area wisata di kawasan perkebunan itu, dan itu yang kemarin menjadi keriuhan di masyarkaat karena ada beberapa bangunan liar, bangunan roboh, dan masuk sungai," terangnya.
Dedi menyatakan akan menutup usaha Jaswita di perkebunan tersebut jika evaluasinya menyimpulkan terjadi pelanggaran aturan.
"Kami bongkar kalau memang itu melanggar aturan," ujarnya.
Adapun terkait banyaknya wilayah Jawa Barat yang infrastrukturnya rusak karena bencana yang terjadi belakangan ini seperti di Puncak, Karawang dan Bekasi, tidak akan mempengaruhi efisiensi atau realokasi anggaran yang dilakukan khususnya infrastruktur. Dia berkomitmen akan meningkatkan pos anggaran untuk perbaikan infrasturktur yang rusak di kawasan Jawa Barat akibat banjir.
"Justru harus meningkatkan Belanja infrastruktur. Jadi efisiensi yang saya lakukan atau realokasi belanja yang saya lakukan itu diperuntukkan untuk peningkatan infrastruktur. Sekarang infrastrukturnya rusak-rusak kita harus tambah belanja infrastrukturnya," tuturnya.
