.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta melakukan kajian ulang Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) terkait masuknya kegiatan industri tambang dan pengolahannya sebagai kegiatan transisi energi tanpa rencana dan upaya nyata mengurangi emisi.
Hal tersebut terungkap dalam laporan dari Energy Shift Institute (ESI) yang berjudul “Two Mining Powerhouses, Two Different Standards: Australia’s and Indonesia’s Contrasting Taxonomies”.
Hans Sutikno, peneliti ESI, mengatakan jika tujuan taksonomi Indonesia adalah untuk mengarahkan investasi menuju masa depan industri pertambangan dan mineral yang tangguh dan rendah karbon, maka kerangka saat ini justru berisiko menghasilkan dampak sebaliknya.
“Tanpa reformasi segera, sistem ini berpotensi mengunci ketergantungan pada batu bara, menyesatkan arus investasi, dan mengganggu kepercayaan investor terhadap agenda transisi hijau nasional,” katanya, dalam keterangan tertulis, Senin (28/7/2025).
Laporan ini membandingkan taksonomi keuangan Australia dan Indonesia yang keduanya termasuk salah satu eksportir terbesar batu bara dunia dan bergantung pada sektor pertambangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memiliki ambisi menjadi pusat industri hijau.
Namun, kedua negara ini menempatkan industri tambang dan pengolahannya secara berbeda dalam taksonomi keuangannya.
Baca Juga
Adapun Sustainable Finance Taxonomy Australia sangat mementingkan komitmen dan strategi dekarbonisasi berbasis ilmiah untuk industri tambang dan pengolahannya, sebaliknya TKBI justru lebih toleran –bahkan tetap memberikan ruang untuk pemanfaatan PLTU batu bara.
Mengacu laporan ini, Sustainable Finance Taxonomy Australia menempatkan sektor tambang, pengolahan mineral, dan sektor penghasil emisi tinggi sebagai kegiatan transisi hanya ketika industri tersebut memiliki strategi dekarbonisasi yang kredibel dan berbasis ilmiah.
Selain itu, lanjut Hans, seluruh kegiatan dan fasilitas yang masih menggunakan PLTU batu bara, meskipun terintegrasi dengan kawasan industri, tidak akan masuk kualifikasi sebagai kegiatan transisi atau hijau.
Sebaliknya, mengacu TKBI, kegiatan atau proyek masih akan memperoleh label transisi ketika telah memenuhi regulasi dalam negeri dan memiliki komitmen dekarbonisasi, tanpa membutuhkan verifikasi bukti nyata pengurangan emisi. Mereka juga dapat memperoleh label transisi sekalipun masih menggunakan listrik dari PLTU batu bara.
Merujuk taksonomi Australia mensyaratkan aktivitas transisi harus selaras dengan skenario 1,5°C dan menggunakan kerangka Net Zero Emissions dari International Energy Agency (IEA) serta peta jalan sektoral dari Science Based Targets initiative (SBTi).
Sementara itu, taksonomi Indonesia lebih mengacu pada regulasi dalam negeri (seperti Proper), yang mungkin belum sejalan dengan standar iklim global. Hal ini berisiko mengizinkan aktivitas dengan ambisi emisi rendah yang tidak sesuai dengan target 1,5°C.
“Dalam taksonomi Indonesia tidak ada keharusan untuk menunjukkan pengurangan emisi secara bertahap, tidak diwajibkan menunjukkan bukti nyata pengurangan emisi, hanya dengan menyampaikan rencana atau komitmen pada standar iklim global untuk mendapat label transisi,” tambah Hans.
Padahal, baik Indonesia maupun Australia kini menghadapi tuntutan yang semakin tinggi dari investor global yang peduli dengan emisi, terutama dalam mendefinisikan investasi industri hijau.
Taksonomi keuangan berkelanjutan adalah sistem klasifikasi resmi yang menentukan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, sedang melakukan transisi secara keberlanjutan atau “transisi”, dan tidak berkelanjutan maupun tidak menunjukkan kemajuan menuju keberlanjutan.
Taksonomi ini menjadi pedoman bagi investor, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan dalam memahami arah transisi suatu negara menuju ekonomi rendah karbon.
