Bisnis.com, JAKARTA – Adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Delegasi Indonesia untuk COP29 Hashim Djojohadikusumo merespons kritik terhadap proyek food estate atau lumbung pangan yang disebut memperparah deforestasi.
Tanggapan ini disampaikan Hashim dalam pidatonya ketika membuka paviliun Indonesia di Konferensi Iklim ke-29 atau COP29 di Baku, Azerbaijan pada Senin (11/11/2024). Dalam kesempatan itu, Hashim turut memaparkan arah kebijakan iklim di bawah administrasi Prabowo Subianto.
“Kami memahami kalau ada yang tidak menyetujui kebijakan dan program keamanan pangan Indonesia, terutama di level komunitas internasional,” kata Hashim.
Dia menjelaskan kebijakan pengembangan food estate dilandasi oleh kebutuhan Indonesia untuk menjamin keamanan pangan nasional di tengah risiko eksternal. Belajar dari krisis dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia setidaknya menghadapi lonjakan tinggi harga komoditas pangan ketika Covid-19 dan konflik Ukraina-Rusia.
“Kebijakan ini sejatinya sangat penting bagi ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal yang pernah kita rasakan beberapa tahun terakhir akibat Covid-19 dan konflik Ukraina-Rusia. Keamanan pangan adalah prioritas utama kami,” lanjutnya.
Hashim lebih lanjut menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melakukan reboisasi alih-alih memperluas area hutan yang dibabat. Hal ini, kata dia, tecermin dari komitmen pemerintahan Prabowo Subianto untuk menanam kembali 12,7 juta hektare hutan yang rusak terimbas kebakaran lahan.
Dia juga memastikan bahwa program food estate sejalan dengan komitmen lingkungan yang telah disetujui Indonesia. Hashim mengatakan program lumbung pangan tidak bertentangan dengan komitmen tersebut karena dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Terdapat miskonsepsi bahwa Indonesia membabat hutan untuk program ini. Kami ingin pastikan bahwa kami akan menanam kembali dan merevitalisasi, hutan kami yang rusak. Kami siap memitigasi dampak dari apa yang disebut ‘deforestasi’ oleh komunitas internasional,” kata Hashim.
Kritik mengenai program food estate sejatinya tidak hanya berasal dari komunitas internasional. Desakan penghentian proyek lumbung pangan juga datang dari organisasi masyarakat sipil seperti Fian Indonesia.
Fian Indonesia menyebutkan food estate bertentangan dengan agenda reforma agraria yang sejatinya merupakan realisasi dari pemenuhan hak atas pangan dan gizi. Selain itu, food estate dinilai mempertahankan dan mendorong ketimpangan alokasi tanah yang tinggi, sekaligus menggeser peran produsen pangan utama yaitu produsen pangan skala kecil sehingga mendorong pada pemiskinan.
Secara struktural, Fian Indonesia mengemukakan deforestasi dan upaya budidaya tanaman pangan yang monokultur dan skala besar mengubah sistem hidup masyarakat tempatan. Sebagai contoh, Kementerian Pertanian (Kementan) secara khusus mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 triliun pada 2023 di Papua untuk ekspansi food estate. Sayangnya, hal tersebut justru memaksa transisi pola makan pada masyarakat Papua. Beberapa penelitian di Papua dan Papua Barat mengungkapkan bahwa food estate telah membuat sumber-sumber pangan yang didapat langsung dari hutan makin menghilang dan sulit diperoleh seiring dengan ekspansi lahan.
