Bisnis.com, JAKARTA — Target pengurangan emisi gas rumah kaca dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) akan mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH) Diaz Hendropriyono mengatakan berbeda dengan target yang tertuang dalam enhanced NDC, yaitu penurunan emisi GRK 31,89% melalui upaya mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional, dalam dokumen second NDC akan memiliki angka yang lebih pasti.
Adapun dalam second NDC, pemerintah memiliki 3 skenario pertumbuhan ekonomi yakni 6,3%, 7%, dan 8%.
"Kalau economic growth-nya itu 6%, artinya emisi kita sekian juta ton. Kalau economic growth 7% itu sekian ton. Kalau economic growth-nya 8% itu ada sekian ton juga. Jadi cara perhitungannya berbeda," ujarnya dilansir Antara, Kamis (28/8/2025).
Namun demikian, pihaknya belum merinci jumlah besaran target pengurangan emisi yang akan terkondisikan dalam masing-masing proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut.
Pemerintah menyadari ketika terjadi pertumbuhan ekonomi akan terjadi juga peningkatan emisi dari sektor-sektor yang masuk dalam dokumen second NDC tersebut. Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) akan berjalan secara beriringan sehingga tidak akan melewati batas dasar (baseline) yang akan menggunakan jumlah emisi GRK dihasilkan secara nasional pada 2019. Target pengurangan emisi akan menyesuaikan dari masing-masing skenario pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan oleh pemerintah.
Baca Juga
"Jadi akan beriringan, tetapi kita akan ada baseline-nya begitu, yang menjadikan referensinya paling tidak, tidak setinggi business as usual," katanya.
Dalam dokumen terbaru, terdapat dua sektor masih menjadi sasaran utama pengurangan, karena menjadi sumber penghasil emisi terbesar, yaitu sektor kehutanan dan energi. Untuk sektor kehutanan sendiri pemerintah menargetkan dapat mencapai kondisi di mana kemampuan penyerapan dapat lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan pada 2030, atau dikenal juga dengan FOLU Net Sink 2030. Kemudian, untuk sektor energi, pemerintah berfokus pada upaya transisi energi yang berkeadilan dan konservasi energi.
Indonesia juga tengah menyiapkan rencana adaptasi nasional (National Adaptation Plan) terkait perubahan iklim. Meski tidak wajib, namun rencana tersebut disarankan untuk disiapkan terutama untuk negara-negara kepulauan yang akan merasakan dampak terbesar dari perubahan iklim. Dokumen rencana itu akan diserahkan kepada Sekretariat UNFCCC pada akhir tahun ini.
Adapun dokumen iklim second NDC akan diserahkan Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Umum PBB pada 23 September 2025.
"Jadi kita harus memastikan jangan sampai kita meng-submit Second NDC atau komitmen kita untuk penurunan emisi tahun 2031 sampai 2035, jangan sampai lewat 20 September itu, karena Bapak Presiden akan ke UN General Assembly di New York pada tanggal 23 September. Jangan sampai kita tercoreng di mata dunia," ucap Diaz.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto menuturkan dalam dokumen second NDC juga mempertimbangkan proyeksi Indonesia akan mencapai puncak menghasilkan emisi GRK pada 2030 kecuali sektor energi yang diperkirakan baru mencapai kondisi tersebut pada 2035 hingga tahun 2038. Dalam jangka panjang, Indonesia menargetkan net zero emission tercapai pada 2060 atau bahkan lebih cepat tercapai di 2050.
"Perhitungannya di tahun 2060 sekitar -80 juta karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Jadi kalau dihitung interpolasinya mungkin 2039 atau 2039 itu mencapai kondisi net zero. Dokumen second NDC masih finalisasi, kami dapat kesepakatan dari sektor penyumbang emisi terkait hitungan koreksi penurunan," tuturnya.
Menurutnya, untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca ini membutuhkan pendanaan yang luar biasa besar yakni mencapai US$280 miliar atau setara hampir Rp4.000 triliun rupiah sampai tahun 2030. Bahkan, data dari Kementerian Perindustrian, untuk mencapai dekarbonisasi sektor industri dimana terdapat target lebih ambisius NZE lebih cepat 10 tahun yakni pada 2050 membutuhkan dana Rp5.000 triliun.
"Sektor industri punya target yang lebih ambisius untuk bisa mencapai NZE 10 tahun lebih awal yaitu tahun 2050 dari target 2060. Perindustrian juga melakukan upaya untuk melakukan dekarbonisasi terhadap keseluruhan atau sembilan subsektor yang ada di kementerian perindustrian mereka menyampaikan perhitungan kira-kira sampai 2030 itu butuh Rp5.000 triliun," terang Ary.
Dia menambahkan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarkementerian/lembaga, pemda, dan sektor usaha dalam upaya mengatasi tantangan perubahan iklim.
"Untuk melakukan pengendalian perubahan iklim banyak upaya yang harus dilakukan. Kolaborasi semua pihak itu sebuah keniscayaan, harus dilakukan, enggak bisa hanya pemerintah saja. Sektor swasta kemudian pemerintah daerah, masyarakat harus semua berkolaborasi," ujarnya.
Dia meyakini Indonesia bisa mengatasi dampak perubahan iklim bila semua pihak komitmen melakukan perannya masing-masing dengan baik.
"Saya yakin sebetulnya kalau kita benar-benar bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi perubahan iklim, misalnya industri melakukan dekarbonisasi dan sebagainya itu akan menjadi sebuah peningkatan competitiveness Indonesia," kata Ary.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Keberlanjutan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menuturkan dunia usaha siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam mencapai target net zero emission untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
"Saya rasa penting untuk bisa kita sama-sama mencapai tadi, targetnya pemerintah itu mencapai net zero. Ini tentunya tidak semudah itu bisa dicapai hanya oleh pemerintah. Ini harus menjadi pekerjaan rumah kita bersama," ucapnya.
