Pertamina Tertarik Jajaki Pengembangan Pembangkit Nuklir di Tanah Air

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina New & Renewable Energy (NRE) berminat untuk ikut mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Hal ini seiring dengan rencana pemerintah untuk membangun PLTN dengan total kapasitas 500 megawatt (MW) dalam 10 tahun ke depan. Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Usaha Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2035. 

Pasokan listrik dari pembangkit nuklir ditargetkan masuk ke dalam jaringan PLN pada 2032-2033. Adapun, lokasi pembangunan PLTN direncanakan berada di Sumatra dengan kapasitas 250 MW dan Kalimantan sebesar 250 MW.

Direktur Utama Pertamina NRE John Anis mengatakan, pihaknya tertarik ikut menggarap proyek PLTN itu. Apalagi, hal ini bisa mendorong kontribusi Pertamina NRE dalam proyek pemerintah.

"Iya [berminat] karena kan kami juga ingin selalu berkontribusi. Kami kan gitu. Apapun juga yang diharapkan oleh pemerintah yang ada di RUPTL, apalagi kami sebagai bagian dari [perusahaan] energi baru dan terbarukan," kata John di Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025).

Kendati demikian, John mengatakan, semua keputusan ada di tangan pemerintah. Artinya, jika pemerintah memang menghendaki bekarja sama dengan pertamina NRE, maka pihaknya juga terbuka. 

Hal ini termasuk potensi bergabungnya Pertamina NRE dalam pembangunan PLTN, apakah masuk di hulu atau di hilir.

"Tentu saja nanti pemerintah yang memutuskan, apakah [Pertamina NRE] akan berkolaborasi dengan PLN atau lainnya, tidak masalah," kata John.

Lebih lanjut, John menuturkan, pihaknya melakukan kajian ihwal nuklir, baik dari teknologi yang digunakan, lokasi pengembangan PLTN, maupun sumber energi yang akan digunakan. Hal ini seiring dengan upaya pemerintah yang masih menyiapkan regulasi pengembangan PLTN. 

Adapun, sejumlah negara yang dipelajari oleh Pertamina NRE terkait pengimplementasian PLTN, yaitu Rusia, China, Kanada, Swiss, dan Amerika Serikat (AS). 

"Jadi dari pemerintah membahas regulasinya, dari kami mencari teknologinya macam-macam mau dari mana," ucap John.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan aturan terkait pengolahan uranium atau thorium sebagai bahan baku PLTN di Kalimantan.

Adapun, potensi energi nuklir berupa uranium atau thorium itu ditemukan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Potensi uranium di Kabupaten Melawi menurut Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kalimantan Barat sebesar 24.112 ton.  

Namun, pemanfaatan nuklir sebagai energi primer masih menunggu adanya kebijakan dari pemerintah yang didukung studi kelayakan pembangunan PLTN. 

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya masih menata perizinan di wilayah usaha radioaktif tersebut. Sebab, pemberian izin usaha pertambangan, apalagi uranium atau thorium harus ketat.

Oleh karena itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) pun dilibatkan. Di sisi lain, tata cara pengelolaan tambang juga perlu mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. 

"Ini kami lagi siapkan PP [Peraturan Pemerintah]-nya, mudah-mudahan itu dari PP-nya itu bisa diimplementasikan untuk pemurnian pengolahan bahan radioaktif itu [uranium/thorium] bisa dimanfaatkan untuk energi," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (20/6/2025).

Yuliot pun mengatakan, pihaknya saat ini terus mempelajari penggunaan teknologi untuk PLTN tersebut yang bakal menggunakan konsep small modular reactor (SMR). Menurutnya, negara yang memiliki teknologi SMR adalah Rusia dan China.