Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara sepakat untuk meningkatkan anggaran badan iklim PBB sebesar 10% dalam dua tahun ke depan.
DIlansir Reuters, Hal ini sebagai komitmen untuk bekerja sama mengatasi perubahan iklim. Ditambah lagi, kontribusi Tiongkok yang meningkat. Kesepakatan tersebut, yang disetujui oleh hampir 200 negara mulai dari Jepang hingga Arab Saudi, kemudian negara-negara kepulauan kecil seperti Fiji pada negosiasi iklim PBB di Bonn, Jerman.
UNFCCC menyebut anggaran baru ini sebagai langkah positif di tengah tantangan pendanaan iklim, menyusul pemangkasan kontribusi oleh beberapa negara besar dan penolakan politik terhadap kebijakan iklim yang ambisius di negara-negara Eropa.
Anggaran dasar UNFCCC disetujui sebesar 81,5 juta Euro pada periode 2026-2027, naik 10% dari 73,9 juta Euro pada periode sebelumnya. Anggaran inti didanai oleh iuran wajib negara-negara anggota yang disesuaikan berdasarkan kapasitas ekonomi masing-masing.
Kontribusi China dipastikan meningkat, seiring pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia, Negara itu kini akan menanggung sekitar 20% dari total anggaran UNFCCC, naik dari sebelumnya 15%. Sementara itu, Amerika Serikat tetap menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 22%
Namun, Presiden Donald Trump keluar dari perjanjian iklim PBB Paris dan menghentikan pendanaan iklim internasional. Bloomberg Philanthropies telah berjanji untuk menanggung kontribusi AS terhadap anggaran UNFCCC. AS tidak menghadiri perundingan iklim PBB di Bonn, Jerman, tempat anggaran disetujui. Hal ini kembali menimbulkan ketidakpastian.
Baca Juga
Kepala Iklim PBB Simon Stiell menyambut baik peningkatan anggaran tersebut sebagai sinyal yang jelas bahwa pemerintah terus melihat kerja sama iklim yang diselenggarakan PBB sebagai hal yang penting, bahkan di masa-masa sulit.
UNFCCC merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan negosiasi iklim internasional serta mendampingi negara-negara anggota dalam mencapai target Perjanjian Paris 2015. Namun dalam beberapa tahun terakhir, lembaga ini menghadapi kendala keuangan akibat keterlambatan pembayaran dari kontributor utama seperti AS dan China.
Akibatnya, beberapa kegiatan terpaksa dibatalkan. Dengan staf hanya 181 orang, UNFCCC juga beroperasi dengan kapasitas jauh lebih kecil dibanding lembaga PBB lain, seperti UNCTAD, yang memiliki hampir 400 pegawai.
Sementara itu, memo internal menyebut Sekretariat PBB sedang bersiap memangkas 20% dari anggaran operasionalnya yang mencapai US$3,7 miliar dolar.
