Bisnis.com, JAKARTA — Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan berpotensi membentuk pasar karbon tunggal bersama pada masa depan. Hal ini dikemukakan Menteri Lingkungan Hidup Taiwan, Chi-Ming Peng, dalam sebuah wawancara.
“Pasar karbon tunggal akan menjadi tren,” kata Peng di Tokyo pada Rabu (18/6/2025), dikutip dari Bloomberg.
Peng mengatakan bahwa Taiwan secara aktif mengikuti perkembangan pasar karbon di Jepang dan Korea Selatan. Topik ini pun sering dibahas, meskipun belum ada rencana yang bersifat definitif. Peng juga tidak menyebutkan jangka waktunya.
Pembentukan pasar karbon tunggal bersama antarnegara bukanlah perkara mudah. Upaya ini tercatat kerap menghadapi tantantangan besar dalam hal penyelarasan kebijakan lintas batas negara, sebagaimana terjadi pada sektor-sektor lain.
Tahun lalu, Taiwan menetapkan pungutan karbon yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Pungutan ini menyasar sebagian besar pelaku industri penghasil emisi terbesar di negara tersebut, termasuk produsen baja dan semikonduktor.
Pungutan ini berlaku untuk sekitar 500 pabrik yang menghasilkan lebih dari 25.000 ton emisi per tahun, dengan kewajiban pembayaran dimulai pada 2026, menurut Central News Agency pada Oktober 2024.
Baca Juga
Taiwan masih kesulitan dalam menurunkan jejak karbon dan membersihkan sektor pembangkit listriknya, seiring dengan langkah kawasan tersebut untuk bertransisi meninggalkan energi nuklir pascabencana Fukushima di Jepang pada 2011. Taiwan tercatat telah menutup pembangkit nuklir terakhir dari empat yang dimilikinya pada bulan lalu.
Namun, menurut Peng, penolakan publik terhadap energi nuklir tampaknya mulai berkurang. “Khususnya generasi muda, mereka menyukai energi nuklir. Mereka bisa menerima keberadaan pembangkit listrik tenaga nuklir,” ujarnya.
Bulan lalu, para legislator Taiwan merevisi undang-undang energi nuklir yang secara efektif membuka peluang untuk mengaktifkan kembali pembangkit nuklir di pulau itu. Hal ini sekaligus menandai pergeseran kebijakan yang lebih luas di tengah meningkatnya permintaan energi dan memburuknya ketegangan geopolitik.
