Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan (karhutla) dan lahan menjelang musim kemarau 2025.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan BNPB bertanggungjawab dalam memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, fungsi komando untuk pengerahan sumber daya penanggulangan karhutla, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat hingga memberikan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3/2020 dan Keputusan Menko Polkam Nomor 29/2025, Kemenko Polkam bersama BNPB ditunjuk sebagai unsur utama dalam penanganan karhutla.
BNPB mencatat dalam satu dekade terakhir tahun 2014–2024, Riau mengalami 374 kejadian karhutla atau setara 41,75% dari total bencana, menempati urutan kedua setelah banjir. Puncak kejadian karhutla terjadi pada 2023 dengan 176 kasus, namun turun drastis menjadi 10 kejadian pada 2024.
Hingga awal 2025 ini sudah ada 11 kejadian karhutla di Riau. Kondisi ini langsung direspons cepat oleh Gubernur Provinsi Riau dan diikuti sejumlah bupati-wali kota dengan menetapkan status tanggap darurat karhutla.
Dengan begitu, Suharyanto menekankan kesiapsiagaan menjadi tugas yang dilakukan secara bersama-sama demi meminimalkan risiko dari potensi bencana hidrometeorologi kering ini.
Baca Juga
Sebagai bentuk mitigasi, BNPB akan memulai operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 1 Mei 2025. Langkah ini dilakukan mengingat masih adanya pertumbuhan awan di wilayah Riau pada dasarian ketiga April. OMC difokuskan untuk pembasahan lahan gambut dan pengisian embung sebagai cadangan air.
BNPB selain itu juga menyiapkan bantuan logistik dan peralatan untuk satgas darat, seperti sepeda motor khusus karhutla, pompa, genset, alat pelindung diri, tenda, makanan siap saji, sembako, hingga hygiene kit.
"Respons cepat dari pemerintah daerah dan satgas darat menentukan. Sekali ada api yang masih kecil, segera padamkan agar tidak meluas," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (30/4/2025).
Adapun BNPB memiliki operasi satuan tugas desk kebakaran hutan dan lahan (Desk Karhutla) berlaku aktif untuk 7 provinsi sebagai upaya penguatan sistem penanganan karhutla secara terintegrasi menjelang musim kemarau tahun ini.
Ketujuh provinsi tersebut antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang memiliki kerawanan tinggi terhadap kebakaran hutan-lahan mineral dan gambut. Maka, masing-masing provinsi akan mendapatkan penanganan khusus dari petugas Desk Karhutla ini.
"6 provinsi prioritas penanganan karhutla dan satu provinsi penanganan khusus, Riau. Sampai akhir April ini baru Riau yang menetapkan status siaga darurat karhutla, sedangkan daerah lain masih fokus menangani bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor,” katanya.
BNPB akan memberikan dukungan penuh terhadap Desk Karhutla mulai dari pendanaan, peralatan, hingga logistik untuk operasional satuan tugas darat maupun udara. Dukungan itu disalurkan melalui pemerintah provinsi dan diteruskan ke kabupaten atau kota sesuai kebutuhan lapangan.
"Untuk wilayah prioritas, dukungan awal akan diberikan kepada Gubernur Riau. Daerah lain akan segera menyusul dengan standar dukungan minimal yang sama," ucapnya.
Adanya Desk Karhutla ini pemerintah juga menguatkan aspek hukum dalam pengelolaan kawasan hutan dan lahan. Suharyanto menegaskan bahwa BNPB akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan, TNI, dan Polri dalam perumusan kebijakan berbasis hukum untuk pencegahan karhutla. Aturan-aturan tersebut menjadi dasar untuk penindakan terhadap pelanggaran, termasuk pembukaan lahan dengan cara dibakar.
Dia menegaskan pemerintah tidak akan pandang bulu untuk menegakkan aturan sehingga setiap semua pelanggaran, baik oleh perusahaan pemegang konsesi maupun individu akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
"Bagi yang melanggar, termasuk yang membuka lahan dengan membakar, akan dikenakan sanksi tegas. Bahkan bisa sampai pencabutan izin lahan. Yang tak kalah penting, masyarakat harus terus bekerja sama dengan pemerintah dalam pencegahan dan pemadaman karhutla," tutur Suharyanto.
