Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjamin anggaran terkait dengan peringatan dini cuaca, iklim, gempa, dan tsunami tetap aman usai mengalami kenaikan signifikan setelah rekonstruksi anggaran.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pada awalnya anggaran peringatan dini di tengah kebijakan efisiensi anggaran bernilai sebesar Rp5,64 miliar, lalu bertambah menjadi Rp191,62 miliar usai adanya rekonstruksi anggaran. Untuk peringatan dini gempa bumi dari Rp8,4 miliar saat pagu sebelum rekonstruksi, melompat menjadi Rp28,572 miliar.
“Selain itu, juga yang meningkat signifikan adalah untuk layanan publik yaitu memberikan informasi dan peringatan dini cuaca, iklim, gempa, dan tsunami di seluruh wilayah Indonesia melalui UPT – UPT di 190an UPT BMKG di seluruh Indonesia, anggaran semula adalah Rp5,64 miliar, ini melesat menjadi Rp191 miliar,” ujarnya dilansir Antara, Kamis (13/2/2025).
Menurutnya, peningkatan anggaran yang signifikan itu dapat menjaga operasional di BMKG terutama dalam memastikan pelayanan publik terkait peringatan dini tetap berjalan dengan baik.
“Jadi insya Allah, hal ini signifikan untuk menjaga operasional yang ada,” katanya.
Sebelumnya, BMKG terkena efisiensi anggaran sebesar Rp1,423 triliun dimana pagu anggaran BMKG menjadi Rp1,403 triliun dari semula bernilai Rp2,826 triliun. Namun, adanya rekonstruksi membuat anggaran BMKG yang diefisiensi sebesar Rp1,405 triliun.
Baca Juga
Dengan demikian pagu anggaran pasca-rekonstruksi itu bernilai Rp1,781 triliun, sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025.
“Yang terakhir tadi pagi pukul 09.00 WIB, BMKG akhirnya mendapatkan anggaran, peningkatan sekitar Rp400 miliar yaitu menjadi Rp1,781 triliun dari Rp1,045 triliun,” katanya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak mempengaruhi pengelolaan terkait gempa dan tsunami. Anggaran terkait dengan pengelolaan gempa dan tsunami tetap dipertahankan, di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.
“Di sini, dalam poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” ucap Dwikorita.
Selain itu, anggaran pelayanan publik lainnya juga dipertahankan, seperti layanan informasi iklim terapan BMKG yang mencapai Rp70,8 juta. Sfisiensi anggaran di BMKG tidak berdampak pada gaji serta tunjangan kinerja. Anggaran itu tetap sesuai dengan pagu awal, yakni sebesar Rp847,24 juta.
Diketahui, DIPA atau rincian anggaran belanja BMKG pada tahun anggaran 2025 bernilai Rp2,82 triliun Lalu dengan adanya kebijakan efisiensi, ditargetkan pemotongan sebesar Rp1,42 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran BMKG setelah efisiensi bernilai Rp1,403 triliun.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tahun ini terkena efisiensi 50 persen sebagaimana informasi yang beredar hingga dikhawatirkan menurunkan akurasi alat info cuaca dan deteksi gempa.
Pernyataan Hasan tersebut merespons soal dampak efisiensi anggaran pada BMKG sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” tuturnya.
Efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi beban negara, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa anggaran negara harus difokuskan untuk kepentingan rakyat.
Dia menuturkan efisiensi dilakukan pada hal-hal yang dianggap lemak dan memboroskan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan 'lemak-lemak' dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi 'otot'. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan 'lemak' ini,” ujarnya.
Dia memastikan ada sejumlah hal yang tidak terpengaruh dari efisiensi APBN di kementerian dan lembaga yang semuanya berhubungan dengan produktivitas serta layanan bagi masyarakat.
Dalam hal mendukung produktivitas, Pemerintah memastikan bahwa gaji pegawai serta layanan dasar prioritas pegawai tidak akan terdampak efisiensi. Sementara untuk layanan bagi masyarakat, program-program yang terkait bantuan sosial dan layanan publik juga anggarannya tidak dilakukan penyesuaian.
Hasan mencontohkan salah satu layanan publik yang dipastikan tidak terdampak oleh efisiensi adalah terkait dengan mitigasi bencana. Layanan tersebut dipastikan tetap memiliki anggaran khusus.
“Mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” ucapnya.
.jpg?w=348&h=261)
