Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tengah menyiapkan peta jalan pengelolaan sampah agar lebih komprehensif.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Daerah Khusus Jakarta Asep Kuswanto mengatakan peta jalan ini akan berlaku mulai tahun ini dan dirancang untuk menciptakan sistem pengurangan serta penanganan sampah yang lebih efisien dan kolaboratif. Harapannya, kebijakan ini dapat menjadi landasan bagi seluruh program yang dijalankan.
Adapun program percontohan juga akan diterapkan di sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Program ini menekankan kewajiban pemilahan sampah dan retribusi bagi pelaku usaha agar pengelolaan limbah lebih terkontrol.
Dengan skema transaksi sesama pelaku bisnis, pengelolaan sampah di sektor ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia.
Kolaborasi lintas sektor yang dilakukan yaitu bersama perwakilan Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI), Indonesian Packaging Recovery Organization (IPRO), Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan para pegiat manggot.
Adapun jumlah sampah di Jakarta mencapai 7.500 ton per hari. Sampah yang dihasilkan di Jakarta berasal dari berbagai sumber yakni kawasan permukiman menyumbang 60% dari total sampah dan sisanya 29% dari dunia usaha dan industri.
Baca Juga
Namun data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan DKI Jakarta menghasilkan 11,25 juta ton timbulan sampah selama periode 2019 – 2022.
Sepanjang 2022 Daerah Khusus Jakarta memproduksi 3,11 juta ton timbulan sampah, terbanyak keempat di Indonesia. Volume timbulan sampah tersebut naik tipis 0,97% dibandingkan 2021 tetapi menjadi level tertinggi dalam 4 tahun terakhir.
Jakarta Timur mendominasi selama periode itu dengan 3,33 juta ton atau setara 29,6% dari total volume timbulan sampah di DKI Jakarta.
Berikutnya, Jakarta Selatan menempati urutan kedua sebanyak 2,81 juta ton, lalu Jakarta Barat sebanyak 2,18 juta ton, Jakarta Utara sebanyak 1,96 juta ton dan Jakarta Pusat sebanyak 927.890 ton. Lalu Kepulauan Seribu hanya 25,49 ribu ton.
Selain itu, Pemprov Jakarta membidik wilayah Jakarta Utara menjadi contoh pengelolaan sampah perkotaan yang baik di Indonesia. Jakarta diberikan mandat dari Kementerian Lingkungan Hidup agar dapat menjalankan rencana strategis ini.
“Kami memastikan seluruh sistem dapat berjalan efektif, serta berkelanjutan,” ujarnya dilansir Antara, Senin (10/2/2025).
Kota Jakarta Utara ditunjuk menjadi lokasi percontohan nasional. Adapun kesiapan Jakarta Utara sebagai percontohan ditunjukkan dengan berbagai program yang telah disusun untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.
Hal itu di antaranya program untuk mendukung sistem pengelolaan sampah terintegrasi hingga ke level rukun warga (RW).
“Kami ingin mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam pengelolaan sampah melalui Program KuPiLah atau Kurangi-Pilah-Olah,” katanya.
Dia berharap setiap RW bisa memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri yang berkontribusi dalam mengurangi sampah rumah tangga sebelum sampai ke tempat penampungan sementara (TPS).
Selain itu, optimalisasi bank sampah juga menjadi bagian dari strategi dalam memperkuat konsep ekonomi sirkular. Pemprov juga mengembangkan program Pengelolaan Sampah Organik Terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Utara.
Program ini akan menghubungkan pengolahan sampah organik dengan pemanfaatan hasilnya untuk kebutuhan pangan, seperti budidaya manggot yang hasilnya dapat dijadikan pakan ternak dan ikan.
Program ini tidak hanya bertumpu pada satu sektor, namun melibatkan berbagai elemen masyarakat dan dunia usaha.
“Kami menerapkan pendekatan hulu, tengah, dan hilir melalui kerja sama lintas sektor agar efektivitas pengelolaan sampah semakin meningkat,” ucapnya.
Dengan strategi ini, Jakarta Utara diharapkan mampu menjadi model bagi daerah lain dalam menangani permasalahan sampah secara lebih sistematis dan inovatif.
Adapun fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar (refused derived fuel/RDF) plant Jakarta yang berlokasi di Rorotan, Jakarta Utara, juga telah siap beroperasi dan akan diresmikan dalam waktu dekat oleh gubernur terpilih.
Nantinya, fasilitas ini akan menjadi solusi hilir dalam pengelolaan sampah dengan mengolah limbah menjadi bahan bakar alternatif.
“Ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Dengan adanya RDF Plant Jakarta yang menjadi terbesar di dunia, kita bisa mengurangi kiriman sampah ke Bantargebang,” tutur Teguh.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menuturkan RDF Plant Jakarta memiliki peran vital sebagai solusi permasalahan sampah karena merupakan salah satu bagian penanganan sampah yang cukup besar di Jakarta.
“RDF Plant Jakarta ini dapat menghasilkan produk RDF atau bahan bakar serpihan sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti batu bara pada industri semen,” ujarnya.
Menurutnya, dengan kapasitas pengolahan sampah hingga 2.500 ton sampah per hari, RDF Plant Jakarta yang berada di Rorotan, Jakarta Utara itu mampu menghasilkan bahan bakar alternatif sebanyak 875 ton/hari.
“Residu dari hasil pengolahan sampah ini berbentuk kepingan-kepingan kaleng, kayu, dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai keperluan. Alhamdulillah untuk RDF juga sudah ada yang siap untuk menampung,” katanya.
Sebagai salah satu fasilitas pengolahan sampah terbesar di dunia, RDF Plant Jakarta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan seluruh warga Jakarta. RDF Plant Jakarta dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta seluas 7,87 hektare. Pembangunan RDF Plant Jakarta memprioritaskan pengelolaan sampah dalam kota agar beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang semakin berkurang.
