Bisnis.com, JAKARTA — Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Salah satunya, pemerintah akan melakukan optimasi lahan rawa tidak berada di kawasan hutan produktif.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan lahan rawa yang digarap untuk meningkatkan pertanian merupakan rawa mineral, bukan lahan hutan produktif dan sebagian besar telah terolah meski dengan tingkat produktivitas yang masih rendah.
“Kalau yang rawa itu bukan. Itu rawa mineral yang sebagian besar sudah digarap, tetapi IP (Indeks Pertanaman)-nya satu kali, bahkan produktivitasnya 2 ton. Kami naikkan IP-nya menjadi tiga kali, kemudian produktivitasnya dari 3 ton menjadi, 5 ton, bahkan 7 ton,” ujarnya dikutip dari laman Antara, Kamis (9/1/2025).
Adapun upaya optimasi lahan rawa dilakukan dengan meningkatkan IP dari sekali tanam menjadi dua bahkan tiga kali dalam masa tanam sehingga produktivitas padi juga meningkat.
Menurutnya, optimasi lahan rawa tidak berdampak buruk pada krisis iklim atau lingkungan karena sektor pertanian yang dikelola tetap aman dan ramah lingkungan. Kendati demikian, pihaknya enggan merinci dimana saja daerah lahan rawa yang dikelola tersebut.
Saat ini, Kementerian Pertaian tengah mengolah lahan seluas 1 juta hektare di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Di kawasan tersebut, Kementan membidik dapat menjadikan kawasan itu menjadi penopang untuk mencapai lumbung pangan dunia.
Baca Juga
Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menuturkan rencana besar pemerintah dalam memanfaatkan lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air. Hal ini akan menjadi dukungan langsung bagi program Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kami sudah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air,” katanya.
Raja Juli memperkirakan ada potensi sekitar 1,1 juta hektare lahan yang bisa menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun. Jumlah ini setara dengan total impor beras Indonesia pada 2023. Selain itu, pemerintah juga berencana menanam pohon aren sebagai sumber bioetanol.
“Satu hektare aren mampu menghasilkan 24.000 kiloliter bioetanol. Jika kita menanam 1,5 juta hektare aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter,” ucapnya.
Dia menilai konsep ini akan mendukung ketahanan pangan nasional dengan memperluas food estate hingga ke tingkat desa.
“Ini bukan hanya food estate besar, tapi juga lumbung pangan kecil di kabupaten, kecamatan, bahkan desa,” tuturnya.
Di sisii lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menuturkan memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang
Menurutnya, dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.
Saat ini telah mengelola sekitar 1,3 juta hektare tanah negara yang sebelumnya berstatus tanah liar. Lahan ini akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan dan energi. Untuk pemenuhan kebutuhan lahan, pihaknya akan erupaya mencari lahan yang dapat digunakan.
“Soal masalah support tanah terhadap infrastruktur, terutama terhadap swasembada pangan, terhadap infrastruktur hilirisasi maupun swasembada energi, kami akan support karena kami salah satunya mengelola tanah-tanah negara,” tuturnya.
Dia lahan yang tersedia saat ini dapat digunakan untuk program membuka sawah-sawah baru. Selain itu, lahan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk kebun-kebun yang mendukung kebutuhan pangan nasional.
-10-nt-01_ekosistem_digital.jpg?w=300&h=221)
