Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah tidak akan melakukan penebangan hutan (deforestasi) demi mencapai target Presiden Prabowo Subianto menuju swasembada pangan pada 2027, meski pemerintah akan mengembangkan lahan pertanian baru.
Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan pertanian di Merauke, Papua untuk proyek food estate. Dia menjelaskan, wilayah ini sudah tidak ada lagi pepohonan, sehingga tidak akan dilakukan penebangan.
“Tidak usah khawatir, kita tidak menebang pohon baru, karena itu di Merauke memang dulunya sudah dipersiapkan untuk pertanian. Jadi sudah datar, rata, dan tidak ada pepohonan lagi,” ujar Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta.
Zulhas menuturkan pemerintah tengah mengembangkan pertanian baru di Merauke dengan target lebih dari 600.000 hektare (ha) perkebunan tebu. Serta, hampir 1 juta ha sawah di Merauke.
Selain itu, Zulhas juga menyampaikan bahwa ada beberapa lokasi sawah eksisting yang belum dikelola dengan baik. Untuk wilayah ini, kata dia, pemerintah akan melakukan optimalisasi lahan (oplah).
Terlebih, mantan Menteri Perdagangan 2022-2024 itu juga menyebut lahan di Pulau Jawa sudah tidak bisa lagi diperluas. “Oleh karena itu kita coba membentangkan Indonesia, kita membagi dalam bentuk zonasi,” ungkapnya.
Baca Juga
Untuk Pulau Jawa, misalnya, Zulhas menjelaskan pemerintah tetap mempertahankan sawah eksisting untuk mengembangkan perkebunan tebu dengan bibit yang unggul. “Sehingga produktivitas bisa meningkat dengan baik,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, pengamat pertanian sempat menyoroti potensi deforestasi hutan yang bisa terjadi jika pemerintah melakukan konversi hutan untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian.
Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengungkap bahwa rata-rata laju deforestasi era 2009–2013 adalah sebesar 1,13 juta ha per tahun berdasarkan data Forest Watch Indonesia. Artinya, selama periode tersebut hampir 4,5 juta ha hutan sudah dibabat habis alias dikonversi.
Untuk itu, Eliza mengimbau agar pemerintah menjaga hutan yang tersisa dengan tidak mengkonversi hutan menjadi lahan pangan.
“Keinginan pemerintah memggenjot produksi dengan cara deforestasi ini tidak sinkron dengan cita-citanya yang ingin menurunkan emisi,” kata Eliza kepada Bisnis.
Eliza juga memadang bahwa semestinya pemerintah menjalankan program sesuai kaidah ilmiah dengan jelas penyusunan teknis sesuai kajian. Dia pun meminta agar pemerintah meminimalisir trial and error.
“Sebelum ambisius ingin memperluas lahan pertanian, semestinya intensifkan dulu lahan pertanian eksisting,” tuturnya.
Sementara itu, studi terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menemukan bahwa alih fungsi lahan untuk pengembangan food estate seluas dua juta ha di Merauke, Papua Selatan diperkirakan menghasilkan tambahan emisi karbon sebesar 782,45 juta ton CO₂ ekuivalen.
Celios mengemukakan emisi tersebut setara dengan kerugian karbon senilai Rp47,73 triliun. Selain itu, proyek ini tidak hanya mendorong kenaikan ekstrem emisi karbon Indonesia, tetapi juga berpotensi meningkatkan kontribusi global emisi karbon Indonesia dari 2-3% menjadi 3,96-4,96% atau meningkat dua kali lipat.
