Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah perusahaan yang mengikuti Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2025 mencapai 5.476 perusahaan.
Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup Rasio Ridho Sani mengatakan jumlah perusahaan yang mengikuti Proper 2025 mengalami kenaikan hampir 1.000 perusahaan atau naik sekitar 20% dari tahun 2024 yang mencapai 4.495 perusahaan.
"Proper ini merupakan laporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah. Hasil penilaian proper ini harus dicantumkan dalam laporan kinerja perusahaan terutama untuk perusahaan publik. Proper ini acuan pihak perbankan dan pasar modal untuk menilai kinerja lingkungan hidup perusahaan karena erat kaitan risiko keuangan dan keberlanjutan perusahaan," ujarnya, Senin (7/7/2025).
Di dalam penilaian proper 2025, KLH fokus pada penilaian kinerja kawasan industri dimana jumlah industri di Indonesia terdapat 198 kawasan industri. Lalu KLH juga akan fokus pada perusahaan yang berada lokasi Daerah Aliran Sugai (DAS) prioritas di Ciliwung dan Citarum agar dapat berkontribusi perbaikan kualitas lingkungan.
"Ini mandatory, wajib diikuti sebagai sebagai upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup," katanya.
Adapun KLH menambahkan kriteria penilaian proper pada tahun ini dengan memasukkan penanganan sampah untuk semua industri, inovasi sosial terkait pengasuhan anak, dan nilai ekonomi karbon.
Baca Juga
Untuk di kategori proper biru, KLH memasukkan kriteria pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta sampah yang kini berlaku untuk semua industri. Kemudian, di kategori proper hijau, KLH menambah penanganan dan pengurangan sampah juga menjadi kriteria penambahan, bersamaan dengan kewajiban perusahaan sawit yang ingin mendapatkan proper harus menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).
Terkait dengan kategori penilaian sampah, sebagai upaya mengurangi tekanan tempat pemrosesan akhir (TPA) di berbagai daerah. Pasalnya, perusahaan termasuk industri turut serta berkontribusi besar terhadap sampah yang dihasilkan di wilayah kerja masing-masing. Untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan yang timbul dari sampah dan mencapai target 100% pengelolaan sampah pada 2029, maka kriteria pengelolaan sampah tersebut kemudian ditambahkan dan diwajibkan untuk semua industri yang mengikuti proper.
"Kenapa kita tambah sampah? Karena kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini punya kontribusi besar terhadap pengelolaan sampah. Tekanan terhadap lingkungan hidup akan berkurang, karena mereka tidak akan masuk lagi ke sistem pengelolaan sampah yang dikelola pemerintah daerah. Kami akan menilai jumlah sampah yang berhasil dikelola," ucapnya.
Selain itu, KLH juga memastikan sampah-sampah yang tidak berhasil diselesaikan oleh perusahaan tersebut dikirim ke TPA yang sudah memenuhi persyaratan, menghindari penggunaan TPA ilegal.
"Begitu juga kalau mereka melakukan upaya-upaya, misalnya pengurangan sampah, itu juga akan kita lakukan penilaian untuk menjadi peringkat hijau dan sebagainya," tuturnya.
Lalu, perusahaan yang ingin mendapatkan kategori emas telah ditambahkan syarat inovasi sosial termasuk Program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) yang diusung Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selain itu, ditambahkan kriteria dalam bidang nilai ekonomi karbon serta skema perdagangan emisi karbon.
"Tahun ini penilaian dilakukan juga oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi," terangnya.
