.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia menuju swasembada energi, dengan fokus utama pada pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
Saat memberikan arahan pada 59th IPA Convex 2025, Kepala Negara menggarisbawahi urgensi pembatasan impor energi dan percepatan pembangunan sektor energi terbarukan sebagai kunci kemandirian energi nasional.
"Dunia berubah, yang lamban, yang malas, yang punya pemikiran aneh-aneh harus minggir, dan kita akan minggirkan. Kita akan minggirkan mereka yang bekerja tidak baik,” ujarnya.
Prabowo menyoroti regulasi di Indonesia yang seringkali rumit dan berbelit-belit. Oleh karena itu, ia menekankan agar para pejabat menyederhanakan regulasi khususnya yang berkaitan dengan minyak dan gas.
Menurutnya, birokrasi yang selama ini berjalan di Indonesia justru memperlambat proses menuju negara maju. Ia pun tidak segan untuk mencopot jabatan petinggi yang tidak mau menyederhanakan regulasi tersebut.
“Sederhanakan semua proses, buat iklim sebaik mungkin untuk semua pihak yang ingin bekerja dari dalam negeri maupun luar negeri," tegas Prabowo.
Baca Juga
Dengan adanya penyederhanaan proses dan regulasi, diharapkan potensi energi terbarukan Indonesia dapat dimanfaatkan.
Optimisme Presiden ini tidak hanya berhenti pada swasembada, melainkan ambisi untuk menjadikan Indonesia pemasok energi global. "Potensi energi terbarukan kita luar biasa, geothermal kita luar biasa, hidro sangat besar, dari angin, dari gelombang ternyata sangat besar," ujarnya.
Potensi pengembangan energi terbarukan memang bukan sekadar omon-omon belaka. Berdasarkan kajian IESR, identifikasi potensi investasi proyek energi terbarukan di Indonesia mencapai 333 GW.
Potensi tersebut dapat dipasok oleh pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM).
Lebih rinci, sebanyak 333 GW potensi pengembangan energi terbarukan itu terdiri dari PLTB daratan (onshore) sebesar 167 GW, PLTS di daratan (ground-mounted) 165,9 GW, dan PLTM 0,7 GW.
Angka tersebut didapatkan dari hasil simulasi finansial dan skema private-public partnership pada 1.500-an lokasi yang berpotensi secara teknis. Dengan kata lain, potensi itu diindikasikan memiliki tingkat pengembalian Equity Internal Rate of Return/EIRR di atas 10%.
Adapun, pernyataan Prabowo soal potensi energi terbarukan bukan hanya kali ini disampaikan, dirinya sempat menyinggung upaya dan kontribusi Indonesia mengatasi perubahan iklim global dan transisi energi terbarukan saat berpidato di APEC CEO Summit dan KTT G20 di Brasil.
Saat itu, Kepala Negara menyampaikan target net zero sebelum 2050 dengan strategi menghentikan PLTU batu bara dalam 15 tahun, mencapai 100% energi terbarukan dalam 10 tahun, dan mencapai swasembada listrik.
Sayangnya, setelah lebih 6 bulan memimpin, Prabowo belum juga memberikan arahan khusus rencana menuju target-target tersebut. Setidaknya untuk jangka pendek.
Untuk jangka panjang, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 gigawatt (GW) dalam rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060.
Apabila dilihat RUKN sampai dengan 2034 atau target 10 tahun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), maka penambahan pembangkit RUKN sebesar 120 GW.
“Dari kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 GW, sebanyak 79% berasal dari energi terbarukan,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.
Di sisi lain, rencana pengembangan energi terbarukan yang lebih jelas sebenarnya tampak dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034.
Konon, diperkirakan sekitar 70% dari tambahan kapasitas 71 gigawatt (GW) yang direncanakan akan bersumber dari energi terbarukan.
Sayang, kendati rencana pengembangan energi terbarukan tergambarkan dalam rencana pembangkitan 10 tahun mendatang, upaya menggantikan operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara belum jadwalkan dalam periode tersebut.
PT PLN (Persero) mengungkap rencana pensiun dini PLTU belum akan masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
VP of Energy Transition and Climate Change PLN Anindita Satria Surya mengatakan, salah satu proyek pilot pensiun dini PLTU yang tengah dalam perencanaan saat ini adalah PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW).
“Skema yang PLTU Cirebon adalah refinancing artinya ada donor yang membiayai pembiayaan dari Cirebon pada saat itu akan disetop, itu dimajukan yang awalnya 2042 ke 2035 seperti itu. Itu yang saat ini masih berproses, yang danai ADB,” kata Anindita, Rabu (12/2/2025).
