Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konferensi Iklim COP30 tahun ini, Brasil, menyerukan adanya mekanisme baru dalam tata kelola iklim global guna membantu negara-negara merealisasikan komitmen mereka dalam mengurangi pemanasan global. Pernyataan ini disampaikan melalui surat yang dirilis pada Kamis (8/5/2025).
Konferensi yang akan diselenggarakan di wilayah Amazon, Belem, pada November 2025 ini akan menandai peringatan 10 tahun Perjanjian Paris (Paris Agreement) yang ditandatangani pada 2015. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan negara-negara dunia untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celsius dibandingkan dengan tingkat praindustri.
Meskipun komitmen telah diteken, masih banyak negara-negara yang kesulitan menurunkan emisi karbon dengan volume yang sejalan dengan target pencegahan pemanasan global.
Menurut surat dari presidensi COP30, "komunitas internasional harus mencari cara agar kerja sama iklim dapat lebih siap mempercepat implementasi."
Proposal ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada November 2025 saat KTT G20 di Rio de Janeiro. Pada kesempatan itu, Lula mengusulkan pembentukan "Dewan Perubahan Iklim PBB" untuk membantu negara-negara menerapkan komitmen yang dibuat dalam Perjanjian Paris 2015.
"Tidak ada gunanya bernegosiasi untuk komitmen baru jika kita tidak memiliki mekanisme efektif untuk mempercepat implementasi Perjanjian Paris. Kita membutuhkan tata kelola iklim yang lebih kuat,” kata Lula saat itu.
Baca Juga
Usulan ini kini diadopsi oleh Duta Besar Brasil, Andre Correa do Lago, yang akan memimpin COP30. Correa do Lago berpendapat bahwa Konvensi Iklim (UNFCCC) telah menyelesaikan negosiasi yang diperlukan tetapi masih kekurangan kapasitas implementasi setelah puluhan tahun perdebatan.
"UNFCCC dan Perjanjian Paris tidak memiliki kekuatan atau mandat untuk melanjutkan hal ini, jadi kami mengusulkan untuk mempertimbangkan kembali bagaimana kita dapat memperkuat implementasi secara institusional," kata Lago, seperti dikutip Reuters.
Surat Presidensi COP30 menyarankan agar Majelis Umum PBB, bukan COP30 itu sendiri, menjadi forum untuk diskusi ini.
"Debat di Majelis Umum PBB dapat mengeksplorasi pendekatan tata kelola inovatif untuk memperkuat kerja sama internasional dengan kemampuan berbagi data, pengetahuan, dan informasi secara cepat, serta memanfaatkan jaringan, menggabungkan upaya, dan mengartikulasikan sumber daya, proses, mekanisme, serta aktor di dalam maupun di luar PBB," tulis surat tersebut.
Sumber pemerintah Brasil mengatakan kepada Reuters bahwa pembentukan Dewan Iklim PBB masih menjadi bagian dari diskusi diplomatik Lula dengan para pemimpin dunia, tetapi hasil konkret tidak diharapkan dalam waktu dekat.
"Ini masih merupakan upaya awal untuk meyakinkan," ujar salah satu sumber.
