Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah daerah di Jawa Barat diminta melakukan penataan infrastruktur di daerah masing-masing buntut dari banyaknya bencana hidrometeorologi (banjir dan longsor) yang terjadi di musim hujan ekstrem saat ini.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pemerintah daerah baik lurah, kades, camat, bupati, dan walikota di Jawa Barat diminta lebih selektif dalam memberikan rekomendasi berbagai izin yang berpotensi menimbulkan problem lingkungan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan alam yang berkelanjutan
Pemerintah daerah harus mulai peka melakukan penataan dan berani membongkar bangunan yang menggunakan daerah aliran sungai (DAS) yang sudah jelas mengganggu fungsi arus dari sungai.
Baca Juga
"Yang ketiga, membersihkan lingkungan, salah satunya pembersihan sungai dari sampah. Kemudian melakukan pengelolaan sampah di setiap RT, RW, desa dan kelurahan agar tidak terjadi pembuangan sampah secara terus menerus ke sungai," ujarnya, Senin (17/3/2025).
Kemudian, dalam mengelola sungai bersama-sama, terutama sungai-sungai kecil yang tidak dikelola BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) dan Dinas Sumber Daya Air maupun PJT (Perum Jasa Tirta) diminta pengerukan dan pelebaran secara gotong royong.
"Yang berikutnya adalah merekonstruksi ulang jembatan kecil, mengubah bentuknya jadi melengkung tidak datar seperti sekarang agar tidak menghalangi material yang terbawa arus. Ini langkah yang efektif untuk menyelesaikan masalah banjir," kataya.
