Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memulihkan fungsi semua daerah hulu sehingga jika ada bangunan yang tidak sesuai aturan segera dibongkar.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah saat ini masih memetakan bangunan-bangunan yang melanggar aturan di daerah hulu, tidak hanya yang berada di kawasan Puncak tetapi juga di Sentul dan Bekasi.
“Saya rasa cukup ya kita bertindak terlalu gegabah. Kita perlu kembalikan daerah hulu. Semua daerah hulu, di Bekasi juga, Sentul,” ujarnya dilansir Antara, Rabu (12/3/2025).
Hingga saat ini, terdapat sekitar 30 bangunan di kawasan Puncak Bogor yang akan dibongkar. Namun demikian, data tersebut akan bertambah seiring pendalaman data yang ada. Hanif menegaskan perintah Presiden Prabowo Subianto jelas bahwa pemerintah harus tegas melindungi lingkungan hidup.
“Presiden minta kami bertindak tegas dalam perlindungan lingkungan hidup,” katanya.
Nantinya, Kementerian Lingkungan Hidup khususnya bidang penegakan hukum akan memanggil sejumlah saksi yang diyakini mengetahui pemberian izin bangunan-bangunan yang melanggar aturan. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan untuk memutuskan sanksi kepada para pemilik bangunan. Sanksi tersebut di antaranya berupa perintah untuk pembongkaran, penanaman kembali kawasan hulu, pengembalian alur sungai, dan penyelamatan sumber air.
Baca Juga
“Semua data di-collect, semua kalau dipanggil harus datang,” ucapnya.
Alih fungsi lahan di beberapa kawasan hulu sungai diyakini menjadi salah satu penyebab bencana banjir yang sering terjadi di beberapa daerah, seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang.
Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyno meminta pembangunan dengan tata ruang yang tidak sesuai untuk dihentikan demi mencegah bencana alam.
Menurutnya, bencana banjir di Jabodetabek yang efeknya sangat luas dengan disebut sebagai adanya perilaku pembangunan yang tidak sesuai tata ruang.
“Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga berusaha menertibkan. Yang paling penting, jangan sampai ini berulang kembali, karena seringkali masalah banjir bandang tersebut Itu adalah karena dari Puncak, atau wilayah Bogor atas yang ada tata ruangnya tidak sesuai dengan peruntukannya, inilah yang menyebabkan aliran sungai itu tidak lancar akhirnya serapannya tidak baik,” tuturnya.
Hal itu juga diperparah ketika di waktu yang sama terjadi gelombang tinggi hingga terjadi banjir rob di pantai utara sehingga memperburuk kondisi banjir ketika terjadi cuaca ekstrem.
“Di sinilah kita lakukan berbagai upaya selain modifikasi cuaca tapi juga mencegah itu lebih baik. Karenanya kita perlu penertiban secara tegas sesuai dengan hukum dan aturan berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, diperlukan sosialisasi juga harus digencarkan guna mengedukasi masyarakat agar lebih paham atas risiko yang ada.
“Dan bukan hanya kita tapi masyarakat yang lain yang paham membantu menyampaikan hal-hal seperti ini agar kita bisa cegah bencana-bencana berikutnya,” katanya.
Saat ini, banjir di Jabodetabek khususnya di Bekasi, Jawa Barat yang mengalami dampak cukup parah ditetapkan status tanggap bencana untuk dilakukan penanganan lintas instansi baik pemerintah pusat maupun daerah dan program rehabilitasi.
“Sekarang sudah memulai program rehabilitasi dan rekonstruksi. Ada beberapa infrastruktur yang hancur, yang rusak, segera harus kita perbaiki,” ucapnya.
