Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia yang direncanakan on-grid pada 2032 rupanya dilirik Rusia, China, dan Amerika Serikat.
Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal segera membanguan PLTN di Indonesia. Pasalnya, sejumlah negara telah memberikan penawaran pembangunan PLTN di Indonesia.
Dia mengungkapkan salah satunya, State Atomic Energy Corporation Rosatom (Rosatom) asal Rusia membawa penawaran yang menarik soal rencana investasi PLTN di Indonesia. Selain itu, Westtinghouse Electric Corporation asal Amerika Serikat juga berkeinginan untuk membangun PLTN. Lalu hina National Nuclear Corporation (CNNC), perusahaan pelat merah nuklir juga menyatakan minat membangun PLTN.
“Teman Rusia kita, Rosatom, datang dengan proposal yang bagus,” ujarnya dalam forum Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025, Kamis (27/2/2025).
Namun demikian, pembangunan energi nuklir membutuhkan waktu yang lama. Misalnya saja Cina menawarkan proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) selama paling cepat 140 bulan atau sekitar 12 tahun.
“Maka kita harus mulai segera, nuklir mungkin tahun ini,” katanya.
Baca Juga
Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pembangunan PLTN untuk mendukung pasokan listrik. Dalam 5 tahun mendatang, pemerintah menargetkann mendapatkan pasokan listrik mencapai 103 gigawatt (GW).
Adapun bauran nuklir dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bisa mencapai sekitar 4,3 gigawatt (GW). Untuk memenuhi target mendapat pasokan listrik hingga 103 GW, nantinya pemerintah juga membidik sebesar 75 GW bakal berasal dari energi bersih, 4,3 GW berasal dari PLTN, dan terakhir sebesar 20 GW berasal dari gas.
“Untuk EBT [energi baru terbarukan] 75 GW, nuklirnya sekitar 4,3 GW berasal dari berbagai macam investor,” ucap Hashim.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Aryo Djojohadikusumo menambahkan komitmen tiga negara untuk pengembangan nuklir itu melibatkan peran anggota Kadin. Ketiga perusahaan yang berminat itu sudah berkomunikasi dengan anggota Kadin ihwal kemungkinan untuk investasi pembangkit nuklir di Indonesia.
“Kebetulan ketiganya itu melibatkan anggota Kadin,” tuturnya.
Rencana investasi tiga perusahaan nuklir itu masih dalam tahap negosiasi. Namun, pihak Amerika Serikat sudah menjalin kemitraan dengan anggota Kadin.
“Masih dalam tahap negosiasi, belum bisa diumumkan,” ujarnya.
Dia menuturkan pihak Rusia sudah menyatakan bahwa perusahaan negaranya yakni Rosatom tertarik untuk menjalin kerja sama pembangunan PLTN di Tanah Air. Keinginan Rusia untuk investasi pembangkit nuklir disampaikan lewat Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Kuzhugetovich Shoigu.
“Dua hari yang lalu waktu beliau bertemu Presiden Prabowo, Rosatom berminat untuk ikut membangun PLTN,” katanya.
Sementara itu, minat China melalui China National Nuclear Corporation (CNNC) tertangkap saat Kadin menemani lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China akhir 2024 lalu.
“Tiga negara ini sudah berkomunikasi dengan kita di anggota-anggota Kadin sehingga sudah ada pembicaraan yang serius, bukan hanya China, bukan hanya Rusia, tapi juga Amerika Serikat,” ucap Aryo.
GUGUS TUGAS & PETA JALAN
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani mengatakan terdapat tiga gugus tugas untuk menentukan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang direncanakan mulai beroperasi pada 2032. Ketiga gugus tugas tersebut bakal ditunjuk pihaknya setelah pemerintah meresmikan pembentukan Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (Nepio).
“Saya sudah membuat persiapan Kepres Nepio, ini baru akan dibahas dengan Pak Menteri. Terus nanti dari situ ada tiga task force yang akan ditugasi untuk menentukan lokasi,” ujarnya.
Menurutnya, gugus tugas juga diminta untuk membuat prosedur keamanan (safety) mulai dari rencana pembangunan PLTN perdana hingga operasional fasilitas elektrifikasi dari energi nuklir tersebut.
“Menentukan safety-nya bagaimana, menentukan pengadaannya nanti bagaimana, pembangunan PLTN-nya nanti bagaimana,” kata Eniya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menuturkan pengembangan PLTN untuk swasembada energi, pangan dan air, bukan ekspansi ofensif.
Menurutnya, pengembangan nuklir menjadi langkah strategis untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam negeri secara optimal dan tidak untuk menyerang negara lain. Oleh karena itu, dia meminta perencana ahli utama (PAU) Kementerian PPN/Bappenas untuk melengkapi dokumen perencanaan pendukung dan menyusun rencana strategis yang lebih komprehensif terkait pengembangan PLTN.
“Kita membutuhkan langkah konkret untuk memastikan pengembangan nuklir ini tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Fokus kita adalah swasembada energi, bukan ekspansi ofensif,” katanya.
Indonesia disebut telah berkomitmen pada inisiatif Net Zero Emisson (NZE) dan sektor tenaga listrik diharapkan mengalami penurunan emisi mulai 2035 hingga 2060.
Rachmat menilai PLTN memiliki beberapa keunggulan strategis untuk selaras dengan NZE, yaitu mampu beroperasi 24 jam tanpa gangguan, efisiensi lahan yang tinggi, serta kompatibilitas dengan lokasi dekat pantai. PLTN dengan teknologi Small Modular Reactor (SMR) dinilai lebih fleksibel, aman, dan hemat biaya. PLTN dengan SMR (reaktor modular kecil) merupakan solusi strategis untuk kebutuhan energi nasional di masa depan.
“Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 7%–8%, persiapan pembangunan PLTN harus dimulai sekarang agar bisa beroperasi pada 2030–2035,” ucapnya.
Rachmat berharap pengembangan PLTN di Indonesia diharapkan menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkokoh posisi Indonesia dalam inisiatif energi global.
“Indonesia telah menunjukkan komitmen serius terhadap pengembangan energi nuklir melalui kerja sama dengan IAEA (International Atomic Energy Agency) dan upaya yang dilakukan BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional). Langkah-langkah strategis telah diambil untuk mempersiapkan data teknis dan ekonomi yang mendalam, guna memastikan pengelolaan energi nuklir dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” terangnya.
Terpisah, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Agus Puji Prasetyono menuturkan berdasarkan pemetaan yang dilakukan, terdapat 29 lokasi, yang berpotensi untuk dijadikan fasilitas PLTN dengan target operasi pada 2032.
Adapun 29 lokasi tersebut yakni Pangkalan Susu Sumatra Utara, Tanjung Balai Sumatra Utara, Batam, Kepulauan Riau Bintan Kepulauan Riau, Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung, Bojanegara Banten, Muria Jawa Tengah, Gerokgak Bali, Sambas Kalimantan Barat.
Kemudian, Pulau Semesa Kalimantan Barat, Pantai Gosong, Kalimantan Barat, Muara Pawan Kalimantan Barat, Pagarantimur Kalimantan Barat, Keramat Jaya Kalimantan Barat, Kendawangan Kalimantan Barat, Airhitam Kalimantan Barat, Kualajelai Kalimantan Barat.
Lalu Sangatta Kalimantan Timur, Samboja Kalimantan Timur, Babulu Laut Kalimantan Timur, Morowali Sulawesi Tengah, Muna Sulawesi Tenggara, Toari Sulawesi Tenggara, Tanjung Kobul Maluku, Teluk Bintuni Papua Barat, Timika Papua Tengah, dan Merauke Papua Selatan.
INVESTASI PLTN MAHAL
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat Amerika, China, dan Rusia ini berusaha menjual teknologi PLTN ke Indonesia. Pengembangan PLTN ini memakan biaya yang mahal karena Indonesia tidak memiliki industri yang mendukung untuk pengoperasian dan perawatan PLTN dengan teknologi SMR.
“Jadi kalau ada apa-apa, memang penggantian sparepart PLTN harus beli dari negara yang memberikan teknologinya alias impor. Ini akan membuat ketergantungan terus menerus terhadap pemilik tenologi,” ujarnya kepada Bisnis.
Adapun biaya pembangunan PLTN yang mengacu PLTN terapung di Rusia mencapai sekitar US10.000 hingga US$11.000 per kilowatt. Kemudian milik China, biaya pembanguan PLTN mencapai US$8.000 per kilowatt dan teknologi PLTN dari Amerika Serikat mencapai sekitar US$7.000 per kilowatt.
“Ini tidak murah pembangunannya. Ini walaupun sifatnya kecil 55 mega per unit bisa discale up bisa modular. teknologi yang beredar hari ini baik komersial maupun prakomersial ini harganya sangat mahal dibandingkan pembangkit lain di Indonesia. Ini perlu diperjelas tujuan dari PLTN apakah ingin menguasai teknologi atan ingin ditakuti punya senjata nuklir,” tutur Fabby.
