Bisnis.com, JAKARTA — Real Estat Indonesia (REI) berkomitmen dalam turut serta menurunkan emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim.
Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan pihaknya telah memulai untuk berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon. Salah satunya membentuk kelompok kerja (pokja) terkait dengan green building.
“Kami juga sempat ke Padang untuk mencari bahan bangunan yang ramah lingkungan. Kami kerap kali mengadakan workshop untuk membahas green housing,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (7/2/2025).
Selain itu, para pengembang yang tergabung dalam REI juga telah diwajibkan untuk menanam 2 pohon di setiap unit rumah yang dibangun dan juga pembangunan ruang terbuka hijau sebagai fasilitas umum.
“Kami menargetkan bisa menanam 1 juta pohon. Ini cara yang paling mudah berkontribusi menurunkan emisi karbon. Karena menanam pohon menambah produksi oksigen dan memberikan keteduhan sehingga penggunaan AC semakin berkurang,” katanya.
Selain itu, dengan menanam pohon juga akan membuat kondisi lingkungan itu akan menjadi lebih nyaman.
Baca Juga
Namun demikian, pihaknya tak menampik hingga saat ini belum ada pedoman atau patokan terkait standar green housing termasuk bahan bangunan ramah lingkungan yang digunakan dan besaran biaya yang diperlukan untuk membangun sebuah green housing.
“Namun memang saat ini urgensinya memenuhi kebutuhan masyarakat perlu rumah dahulu baru nanti ke arah green housing. REI ini anggotanya ada yang punya lahan 5 hektare hingga ribuan hektare, namun 80% anggota REI ini lahannya rerata 5 hektare. Jadi memang saat ini mengakomodasi perubahan iklim dengan menanam pohon,” tuturnya.
Pihaknya berkomitmen untuk membangun hunian baik rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara berkualitas dan layak huni.
Di sisi lain, dia mengomentari adanya ketidakakuratan informasi tentang pemberitaan adanya 4.000 pengembang yang dicap nakal dan tidak bertanggung jawab sejak 2019.
Dia meminta PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk untuk melakukan klarifikasi terkait klaim tersebut. Menurutnya, perbankan selama ini memiliki andil besar untuk mengizinkan pengembang terlibat dalam bisnis perumahan. Pasalnya, selama ini memverifikasi kredit dan memerintahkan akad adalah bank. Selain itu, yang memiliki pegangan retensi dari proses kredit tersebut juga bank.
“Tapi kok pada akhirnya pengembang yang bersalah? Mestinya sebelum ada pernyataan itu kepada media, bank dan asosiasi pengembang dapat duduk bersama. Kalau ada yang perlu dibenahi ayo kita bicarakan dan selesaikan bersama. Jadi informasi itu tolong diklarifikasi agar jelas,” terangnya.
Dia mengaku prihatin dengan ketidakakuratan informasi itu karena dampaknya cukup luas pada kepercayaan masyarakat kepada pengembang secara luas. Padahal. banyak pengembang yang memiliki reputasi dan rekam jejak baik dan terjamin.
“Kalau kita saling mencurigai, konsumen curiga ke pengembang atau pengembang curiga ke perbankan atau sebaliknya, apa ini yang kita inginkan? Bayangkan kalau 1 developer memiliki 100 pekerja saja, maka 4.000 developer itu sudah 400.000 karyawan. Sekali lagi, jangan sampai siklus bisnis perumahan terganggu,” ujar Joko.
