Bursa Karbon Bidik Volume Perdagangan Tembus 750.000 Ton pada 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) menargetkan volume perdagangan karbon pada 2025 dapat menembus 750.000 ton CO₂ ekuivalen. Proyeksi ini sejalan dengan dibukanya perdagangan bagi pembeli internasional.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengemukakan pasokan karbon yang siap diperdagangkan secara internasional mencapai 1 juta ton.

Sementara itu, berkaca pada realisasi perdagangan karbon domestik pada 2023 dan 2024 yang masing-masing mencapai 500.000 ton CO₂ ekuivalen per tahun, Iman mengisyaratkan volume perdagangan yang lebih besar pada 2025.

“[Untuk perdagangan] internasional dan domestik, mungkin kami bicara 500.000 sampai 750.000 ton karbon (pada 2025),” ujar Iman setelah Peluncuran Perdagangan Karbon Internasional di Gedung BEI, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Sejak diluncurkan pada September 2023, nilai dan frekuensi transaksi di bursa karbon memang masih minim, terlebih jika dibandingkan dengan bursa saham. Data IDXCarbon memperlihatkan total perdagangan unit karbon dalam kurun 26 September 2023 sampai 17 Januari 2025 mencapai 1,13 juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai Rp58,86 miliar.

Sepanjang 2024, total nilai karbon yang diperdagangkan mencapai Rp19,72 miliar. Nilai tersebut lebih rendah daripada 2023 yang menembus Rp30,90 miliar. Adapun volume karbon yang ditransaksikan pada periode 12 bulan 2024 bertengger di 412.186 ton CO₂ ekuivalen, kembali turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 494.254 ton CO₂ ekuivalen

Berdasarkan data IDXCarbon pukul 10.30 WIB pada Senin (20/1/2025), volume perdagangan karbon yang telah diotorisasi mencapai 48.788 ton. Perdagangan ini direalisasikan dalam 19 transaksi yang melibatkan 14 pembeli.

Adapun harga karbon dibanderol di level Rp96.000 per ton untuk unit berbasis solusi teknologi (IDTBSA) dan Rp144.000 per ton untuk unit berbasis energi terbarukan (IDTBSA-RE).

Keputusan Indonesia untuk membuka perdagangan karbon bagi pembeli internasional sejalan dengan kesepakatan yang dicapai dalam COP29 di Baku, Azerbaijan pada November 2024. Pertemuan tersebut menghasilkan mekanisme perdagangan karbon lintas negara, sebagaimana tertuang dalam pasal 6.2 Perjanjian Paris.

Mengutip Bloomberg, unit karbon yang ditawarkan Indonesia hanya akan mencakup offset yang dihasilkan oleh sektor energi, meskipun terdapat potensi pasokan yang lebih besar dari sektor berbasis alam.

Beberapa proyek yang telah diotorisasi dalam perdagangan karbon internasional ini mencakup Pengoperasian Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Priok Blok 4 sebesar 763.653 ton CO₂ ekuivalen dengan tahun penyerapan atau pengurangan emisi terjadi (tahun vintage) 2021.

Kemudian terdapat proyek Konversi dari Pembangkit Single Cycle menjadi Combined Cycle (Add On) PLTGU Grati Blok 2 milik PT PLN Indonesia Power. Proyek ini mencatatkan unit karbon sebesar 407.390 ton CO₂ ekuivalen dengan tahun vintage 2021.

Proyek ketiga adalah Konversi dari Pembangkit Single Cycle menjadi Combined Cycle Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, dengan volume unit karbon tercatat sebesar 30.000 ton CO₂ ekuivalen dan tahun vintage 2023.

Sementara itu, Analis BloombergNEF Joy Foo menyoroti soal risiko lemahnya permintaan pembeli global karena kekhawatiran akan kualitas unit kredit yang ditawarkan Indonesia. Permintaan yang lemah dan pasokan yang tinggi bakal menjadi tekanan tersendiri pada harga jual karbon lokal.