Bisnis.com, JAKARTA — Greenpeace Indonesia menemukan terdapat sebanyak 12 dari 16 izin pertambangan nikel berada dalam kawasan Geopark Global UNESCO. Padahal, pengakuan kawasan Raja Ampat sebagai Global Geopark baru saja dianugerahkan oleh UNESCO di tahun 2023 setelah diupayakan selama bertahun-tahun.
Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas mengatakan terdapat sebanyak 16 izin pertambangan nikel diterbitkan di seluruh kepulauan Raja Ampat. Izin-izin ini meliputi 5 izin aktif dan 11 izin yang sebelumnya diterbitkan tetapi telah dibatalkan atau kedaluwarsa.
Adapun terdapat 2 izin yang sebelumnya dibatalkan/kedaluwarsa namun diterbitkan kembali pada 2025. Kemudian, 3 izin lain yang sebelumnya dibatalkan/kedaluwarsa yang tengah aktif kembali berdasarkan kemenangan tuntutan perusahaan di pengadilan. Tak menutup kemungkinan izin-izin pertambangan yang sebelumnya tidak aktif akan aktif kembali.
"Sebenarnya proses-proses yang sempat tidak aktif tadi, itu sedang melakukan gugatan dan sangat potensial untuk kembali aktif ketika mereka menang di pengadilan. Izin yang sebelumnya diterbitkan untuk pertambangan nikel di Kepulauan Fam. Izin ini mencakup area tujuan wisata terkenal Pianyemo/tangga Jokowi. Rencana untuk pembangunan smelter yang akan dibangun di Sorong. Sorong merupakan wilayah utama dengan keanekaragaman hayati, sekaligus titik kedatangan bagi wisatawan yang mengunjungi Raja Ampat. Ada temuan rencana pembangunan smelter nikel dan baja akan dilakukan di Sorong. Proyek ini rencananya akan mulai dibangun pada 2024, namun hingga saat ini belum ada pekerjaan yang dimulai," ujarnya, Kamis (12/11/2025).
Selain itu, terdapat 4 izin yang masih berlaku berada di kawasan pulau-pulau kecil yang seharusnya tidak boleh ditambang, jika mengacu pada undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah Indonesia telah mencabut 4 izin usaha pertambangan (IUP) yang aktif di Raja Ampat termasuk di antaranya IUP yang berlaku di kawasan pulau-pulau kecil, kecuali Pulau Gag. Keempat izin yang dibatalkan adalah PT Kawei Sejahtera Mining (Pulau Kawe), PT Anugerah Surya Pratama (Pulau Manuran), PT Mulia Raymond Perkasa (Pulau Manyaifun dan Batang Pele), dan PT Nurham (Pulau Waigeo).
"Dua izin yang diaktifkan kembali tahun ini (PT MRP dan PT Nurham) merupakan tindak lanjut dari upaya hukum yang dilakukan perusahaan untuk mengaktifkan kembali izin yang telah dibatalkan sebelumnya," katanya.
Baca Juga
Sayangnya, pencabutan IUP tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan yang telah diciptakan. Preseden tentang pengaktifan kembali IUP yang telah dicabut sudah pernah terjadi di Raja Ampat. Hal ini menandakan bahwa ancaman kerusakan lingkungan akibat tambang nikel di Raja Ampat belum sepenuhnya hilang dengan pencabutan izin.
"Berita minggu ini bahwa Pemerintah akan membatalkan empat izin pertambangan merupakan langkah maju, tetapi itu tidak cukup. Presiden harus melindungi seluruh Raja Ampat dan menghentikan semua rencana penambangan nikel serta rencana peleburan nikel dan baja di Sorong. Jadi kita perlu hati-hati bahwa pencabutan izin yang dilakukan Menteri ESDM setelah bertemu dengan Bapak Prabowo ini masih menjadi pertanyaan besar, ini penting mengawal bagaimana sebenarnya yang tadi dibilang surga terakhir ini betul-betul terlindungi," ucap Arie.
Adapun hingga minggu ini, dua tambang masih beroperasi secara komersial, yakni PT Gag, yang kepemilikannya dipegang oleh negara, dan PT Kawe. Keduanya memasok bijih nikel ke Weda Bay (IWIP) di Maluku Utara untuk diproses. PT Tsinghshan, pemegang saham utama di kawasan industri yang memproses bijih nikel dari Raja Ampat, telah mendirikan perusahaan patungan, Youshan Nickel Indonesia bersama dengan grup Huayou.
Youshan Nickel membuat komponen baterai untuk kendaraan listrik di Indonesia. PT Huayou memasok nikel ke rantai pasok baterai yang terhubung dengan sejumlah produsen kendaraan listrik utama termasuk Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, BMW, Mercedes, Tesla, dan BYD.
Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa salah satu dari rantai pasokan kendaraan ini dapat dikaitkan dengan bijih nikel yang berasal dari Raja Ampat, meskipun kurangnya transparansi rantai pasokan membuat hal ini tidak dapat dipastikan saat ini.
.JPG?w=300&h=221)
