Bisnis.com, JAKARTA – Konferensi Perubahan Iklim ke-29 atau COP29 di Azerbaijan tengah mengupayakan kesepakatan pendanaan iklim tahunan senilai US$1 triliun atau lebih untuk membantu negara-negara miskin menghadapi dampak pemanasan global.
Meski demikian, sumber pendanaan masih menjadi isu perdebatan, mengingat keengganan sejumlah ekonomi besar untuk memberi komitmen pembiayaan.
Di tengah perdebatan ini, Kelompok Tugas Global Solidarity Levies Task Force (GSLT) yang dipimpin oleh Prancis, Barbados, dan Kenya memberikan proposal sumber pembiayaan yang berasal dari pajak. Berikut sejumlah usulan sumber pendanaan sebagaimana diberitakan Reuters.
Pajak Sektor Pengapalan
Sektor pengapalan atau pelayaran tercatat menyumbang 3% emisi global. Negara-negara Pasifik dan Karibia sejauh ini mengusulkan pengenaan tarif sebesar US$150 per ton emisi CO2 ekuivalen dan naik setiap lima tahun. Sementara itu, Uni Eropa dan Jepang mendukung tarif sebesar US$100 per ton mulai 2027, sedangkan negara seperti Bahama dan Liberia mengusulkan tarif awal sekitar US$18,75 per ton.
Jika tarif US$150-300 per ton diterapkan, pendapatan pajak diperkirakan mencapai US$127 miliar per tahun pada 2027-2030, menurun menjadi US$36 miliar per tahun pada 2041-2050 seiring dengan berkurangnya polusi dari kapal, menurut data GSLT.
Baca Juga
Pajak Penerbangan
Industri penerbangan, yang menyumbang 2% emisi global, saat ini sebagian besar tidak dikenai pajak bahan bakar. Usulan pajak sektor ini meliputi kerosene, bahan bakar jet pribadi, tiket kelas atas, dan program frequent flyer, yang berpotensi menghasilkan US$19 miliar hingga US$164 miliar per tahun.
Saat ini, 21 negara telah memberlakukan pajak pada tiket penerbangan dengan tarif bervariasi dari 2 euro hingga hampir 500 euro, tergantung rute penerbangan. Tantangan utama dalam penerapan pajak ini adalah menciptakan kesetaraan bagi pelaku industri dan mengatasi hambatan hukum.
Pajak Bahan Bakar Fosil
Banyak negara menerapkan pajak secara langsung atau tidak langsung pada bahan bakar fosil melalui pajak karbon atau pajak perusahaan energi. Laporan Greenpeace menyebutkan bahwa pajak US$5 per ton pada ekstraksi bahan bakar fosil dapat menghasilkan US$216 miliar per tahun mulai 2024.
Selain itu, pajak keuntungan besar atau windfall tax pada 14 perusahaan energi terbesar berpotensi menghasilkan US$173 miliar dalam dua tahun terakhir, menurut laporan ActionAid.
Pajak Transaksi Keuangan
Lebih dari 30 negara, termasuk Inggris dan Prancis, sudah memberlakukan pajak transaksi keuangan. Usulan GSLT adalah pajak global sebesar 0,1% pada perdagangan saham dan obligasi, serta 0,01% pada produk derivatif. Pajak dari sektor ini dapat menghasilkan US$$238 miliar sampai US$419 miliar per tahun.
Harga Karbon Global
Saat ini, 75 mekanisme harga karbon di 83 yurisdiksi mencakup 24% emisi global, tetapi sebagian besar tarifnya di bawah US$40 sampai US$80 per ton. Dana Moneter Internasional (IMF) mengusulkan harga minimum global untuk karbon adalah US$25 sampai US$75 per ton tergantung tingkat perkembangan negara.
Pajak Kekayaan
Negara-negara G20 mengusulkan pengengaan pajak kekayaan minimum global 2% bagi sekitar 3.000 miliarder dunia. Pajak ini diperkirakan dapat menghasilkan US$250 miliar per tahun.
Pajak Kripto
Pajak pada aktivitas kripto, termasuk penambangan dan perdagangan, juga tengah dibahas. IMF memperkirakan pajak global pada penggunaan listrik penambang kripto sebesar US$0,045 per kWh dapat menghasilkan US$5,2 miliar per tahun.
Pajak Plastik
Negara-negara akan bertemu di Korea Selatan minggu depan untuk membahas pengurangan polusi plastik, termasuk usulan pajak pada produsen plastik. Pajak sebesar US$60 sampai US$90 per ton pada polimer plastik primer dapat menghasilkan US$$25 hingga US$ 35 miliar per tahun, menurut analisis dari Minderoo Foundation.
Sistem perpajakan yang menjadi sorotan dalam negosiasi COP29 ini diharapkan mampu mempercepat aksi iklim, terutama bagi negara berkembang yang paling rentan terdampak perubahan iklim.
