.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA – Ambisi besar pemerintah mempercepat penggunaan energi terbarukan menjadi tantangan bagi Danantara meracik strategi investasi di sektor transisi energi.
Di sela kunjungan kerja ke Brasil, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan bahwa Indonesia siap mempercepat penggunaan energi terbarukan hingga 100% pada 2035. Ambisi tersebut perlu diterjemahkan dalam rencana konkret yang memerlukan dukungan kebijakan dan investasi.
Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pandu Patria Sjahrir mengatakan pernyataan Kepala Negara merupakan ambisi yang besar.
“Tugas kami di sini adalah bagaimana menerbitkan ambisi itu menjadi action yang konkret,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (25/7/2025).
Menurutnya, untuk mendorong transisi energi ada dua sektor yang diandalkan, investasi sektor migas dan kelistrikan. Danantara akan mengandalkan ekosistem yang ada di PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk menyukseskan target pemerintah terkait penggunaan energi terbarukan.
“Dan memang kita sekarang sedang dalam tahap melakukan sinkronisasi. Pertamina mau gimana, PLN mau gimana,” katanya.
Baca Juga
Hanya saja, Pandu mengamini bahwa saat ini pihaknya tidak ingin terburu-buru untuk mengambil keputusan investasi di sektor transisi energi. Kendati demikian, langkah kedua BUMN yang sudah lebih dahulu mendorong investasi energi terbarukan tidak akan terkendala.
Faktor penting dalam penyusunan investasi transisi energi, lanjutnya, adalah peningkatan dan pengembangan kemampuan teknis serta penggunaan teknologi terkini. Apalagi, di beberapa pembangkit berbasis energi terbarukan, penggunaan teknologi sudah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Tantangan Konsistensi Kebijakan
Selain memilah teknologi yang tepat, Pandu juga menyinggung soal keresahan investor, salah satunya kepastian dan konsistensi kebijakan.
“Tidak bisa juga kita regulasi berubah-ubah. Ya saya mengerti politik bisa berubah 5 tahun, 10 tahun, tapi sekali Anda menandatangani (kontrak), prinsip kesucian kontrak itu sangat penting,” tegasnya.
Faktor lain yang tidak luput adalah kelayakan proyek. Pandu menyoroti pentingnya menciptakan model yang menguntungkan bagi pengembang swasta dan lokal. Menurutnya, hal ini adalah kunci untuk menarik lebih banyak partisipasi dan modal dalam proyek-proyek energi terbarukan.
Namun, kelayakan ini tidak boleh mengorbankan BUMN seperti PLN ataupun Pertamina. Pandu menegaskan bahwa solusi yang dihasilkan harus juga menguntungkan BUMN, mengingat peran krusial mereka sebagai penyedia listrik nasional.
Lebih dari sekadar profit, PLN, Pertamina, bahkan Danantara sendiri, memiliki peran sosial yang tidak bisa diabaikan. Pandu menjelaskan, Danantara dihadapkan tanggung jawab harus menghasilkan keuntungan, tetapi di sisi lain, mereka juga memprioritaskan dampak positif.
"Saya senang untuk mendapatkan pengembalian yang sedikit lebih rendah, asalkan ada pengembalian ya, asalkan saya punya dampak yang positif," tambah Pandu.
Pemetaan Potensi
Terpisah, Kementerian Energi dan Sumber dan Daya Mineral (ESDM) juga enggan terburu-buru mendorong proyek energi terbarukan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini pihaknya masih memetakan potensi energi terbarukan di Tanah Air.
“Peta potensi energi terbarukan dan rencana realisasinya sedang dibahas terus. Karena data juga mulai ter-update,” katanya singkat kepada Bisnis, Senin (14/7/2025).
Adapun berdasarkan catatan Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan mulai dari energi surya, bayu, hidro, bioenergi, panas bumi, dan juga laut total mencapai 3.686 gigawatt (GW).
Namun, capaian bauran energi terbarukan di Indonesia tercatat baru di angka 14,1% pada awal 2025. Sementara itu, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, total penambahan kapasitas pembangkit baru ditargetkan sebesar 69,5 GW.
Dari jumlah tersebut, porsi energi terbarukan mencapai 42,6 GW. Dalam kesempatan terpisah, Eniya mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah konkret guna mendukung tercapainya target tersebut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) Tata Mustasya mengatakan, dengan target RUPTL 2025-2034, pemerintah harus membangun pembangkit energi terbarukan dengan kecepatan 4,5 kali lipat pada 2025-2029 dan 11 kali di 2030-2034 dibandingkan kecepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan saat ini.
Alasan yang sering dikemukakan pemerintah mengapa pengembangan energi terbarukan berjalan lambat adalah minimnya pendanaan untuk energi terbarukan dibandingkan untuk energi fosil.
“Kami telah menghitung potensi pendanaan yang bisa dipakai untuk percepatan pembangunan energi terbarukan, yakni dari penambahan pungutan produksi batu bara ditambah investasi dari China, bisa membiayai minimal Rp819,6 triliun, untuk pembiayaan 10 tahun RUPTL,” ujar Tata.
Merujuk publikasi terbaru Sustain, perhitungan dengan menggunakan beberapa skenario, penambahan pungutan produksi batu bara bisa menghasilkan total pendanaan hingga Rp675,6 triliun untuk RUPTL 2025-2034.
