Bisnis.com, JAKARTA – Pulau Sumatra menjadi wilayah pengembangan pembangkit energi terbarukan (EBT) terbesar di luar Pulau Jawa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034.
Berdasarkan rencana tersebut, wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) masih mendominasi penambahan pembangkit EBT nasional, dengan kapasitas mencapai 19,6 gigawatt (GW).
Jumlah ini bahkan melampaui total pengembangan EBT di wilayah-wilayah lain seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua secara kumulatif.
Sementara itu, Sumatra tercatat sebagai wilayah kedua terbesar dalam pengembangan EBT dengan total penambahan kapasitas 9,5 GW.
Adapun rencana pengembangan pembangkit EBT di Sumatra meliputi:
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/M): 4,94 GW
Baca Juga
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP): 2,01 GW
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS): 1,6 GW
- Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBio): 60 MW
- Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN): 250 MW
Besarnya potensi EBT di Sumatra juga mendorong rencana pembangunan jaringan transmisi hingga 2034. Pemerintah melalui PLN menyiapkan pengembangan jaringan transmisi sepanjang 11.200 kilometer sirkuit (kms) di wilayah tersebut.
Angka ini menjadi yang terbesar kedua setelah Jamali, yang mencapai 13.900 kms.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa RUPTL PLN 2025–2034 akan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060.
“Kita tetap harus konsisten menjalankan komitmen ini, tentunya dengan memperhatikan kemampuan nasional, ketersediaan energi, dan keekonomian,” ujarnya.
Selain itu, RUPTL terbaru ini membuka peluang investasi energi terbarukan senilai Rp2.967,4 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan pembangkit EBT, jaringan transmisi, sistem distribusi, serta program elektrifikasi desa.
Menariknya, sekitar 73% dari kapasitas pembangkit yang direncanakan akan berasal dari kemitraan dengan sektor swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP). Sisanya akan dikelola langsung oleh Grup PLN.
Sayangnya, Bahlil enggan menjelaskan lebih rinci kebutuhan pembangkit energi terbarukan di Sumatra untuk memenuhi kebutuhan ekspor atau untuk keperluan domestik.
Sebelumnya, Pemerintah Singapura melalui Energy Market Authority (EMA) telah menyampaikan target impor listrik rendah karbon sebesar 4 GW hingga 2035.
Sebagian besar listrik ini direncanakan berasal dari pembangkit energi terbarukan di Indonesia, terutama dari wilayah Kepulauan Riau (Kepri).
