Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan pembangkit listrik tenaga angin di level global tengah terancam gagal.
Di Amerika Serikat, pemerintahan Presiden Donald Trump sedang berupaya menghentikan pengembangan proyek angin lepas pantai yang direncanakan di dekat Maryland, dalam eskalasi terbaru perang presiden terhadap sumber energi bersih.
Dilansir Bloomberg, Trump menganggap turbin angin raksasa yang berputar di atas dataran dan perairan pesisir telah membantai burung serta menyebabkan kanker pada manusia. Turbin-turbin tersebut juga dinilai merusak pemandangan
Departemen Dalam Negeri berencana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan izin yang diberikan kepada proyek angin lepas pantai Maryland senilai US$6 miliar. Proyek tersebut yang sedang dikembangkan oleh US Wind dan akan terdiri dari sebanyak 114 turbin angin sekitar 10 mil laut di lepas pantai Ocean City Maryland telah disetujui oleh pemerintahan Biden pada 2024 dan akan mulai dibangun tahun depan.
Trump telah secara agresif dan spesifik menargetkan tenaga angin dalam kampanyenya yang lebih besar melawan energi bersih. Pada hari pertamanya menjabat, Trump menghentikan penjualan sewa lepas pantai baru tanpa batas waktu, dan pemerintahannya sejak itu telah menangguhkan perizinan semua pembangunan di lahan dan perairan federal.
Serangan terbarunya menggarisbawahi risiko yang dihadapi oleh pengembang proyek angin lepas pantai AS yang hanya dapat membangun di perairan federal yang dikendalikan oleh Trump.
Baca Juga
Departemen Dalam Negeri menghentikan pekerjaan di ladang angin lepas pantai yang telah rampung 80% yang sedang dibangun di lepas pantai Rhode Island oleh Orsted A/S dari Denmark yang menyebabkan saham perusahaan tersebut mencapai rekor terendah. Perusahaan tersebut sedang berupaya menghentikan pengembangan proyek lain yang direncanakan di lepas pantai Maryland yang akan mulai dibangun tahun depan. Pemerintah AS juga telah memblokir proyek darat dengan 231 turbin di Idaho bulan ini.
Menteri Dalam Negeri Doug Burgum telah memerintahkan peninjauan komprehensif terhadap proses persetujuan proyek pembangkit angin itu di properti federal, termasuk perizinan hak jalan dan analisis lingkungan. Energi angin lepas pantai khususnya dinilai tidak akan berkembang dalam dekade mendatang,
Pihaknya juga menghentikan pekerjaan di ladang angin Empire Wind milik Equinor ASA senilai US$5 miliar di lepas pantai New York tetapi membatalkan keputusan tersebut sebulan kemudian setelah pemerintah mencapai kesepakatan dengan Gubernur New York Kathy Hochul untuk membuka jalan bagi pembangunan pipa gas baru di negara bagian tersebut.
US Wind yang dimiliki oleh dana yang dikelola oleh Apollo Global Management dan anak perusahaan Toto Holding SpA, merupakan proyek angin lepas pantai ke-10 yang menerima persetujuan dari pemerintahan Biden. Saat itu, pemerintahan Biden menyatakan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan kapasitas angin lepas pantai yang setara dengan sekitar 30 reaktor nuklir.
Kepala Energi Bersih BloombergNEF Meredith Annex menuturkan investasi AS dalam proyek energi terbarukan anjlok pada tahun ini karena respon para pengembang pada perubahan kebijakan Gedung Putih.
Investasi energi terbarukan turun sebesar 36% atau sekitar US$20,5 miliar pada paruh pertama tahun ini dibandingkan semester sebelumnya. Komitmen untuk energi angin dan surya turun 18% dalam periode tersebut dibandingkan dengan paruh pertama tahun 2024. Selain perubahan kebijakan, ketidakpastian seputar tarif Presiden AS Donald Trump turut berkontribusi terhadap penurunan tersebut.
Tenaga surya dan angin telah menjadi sumber pembangkit listrik baru terbesar di AS, namun pertumbuhannya sangat bergantung pada subsidi pemerintah. Subsidi tersebut mengakibatkan pembatalan besar dalam RUU pajak dan belanja Presiden AS Donald Trump pada bulan Juli. Perlambatan investasi terjadi tepat ketika permintaan listrik melonjak dari pusat data dan elektrifikasi industri.
Ketidakpedulian Trump terhadap energi angin telah meningkatkan risiko investasi dan mencegah proyek lepas pantai mendapatkan pembiayaan tahun ini. Investasi angin turun 67% pada paruh pertama tahun ini dibandingkan dari periode yang sama tahun 2024. Kemudian, belanja untuk angin darat turun 80% pada paruh pertama tahun ini dibandingkan dengan paruh kedua tahun 2024. Investor akan merealokasi modal ke pasar yang lebih menguntungkan seperti kawasan Uni Eropa, di mana investasi dalam energi terbarukan melonjak hingga hampir US$30 miliar pada paruh pertama tahun ini.
Kemudian di Jepang, Mitsubishi Corp bersama mitra konsorsium unit Chubu Electric Power Co dan Venti Japan Inc mengundurkan diri dari tiga proyek angin lepas pantai di Jepang. Pembangkit listrik tersebut diproyeksikan berkapasitas 1,76 gigawatt (GW) dan diperkirakan akan mulai beroperasi pada 2028-2030.
Langkah ini diambil di tengah melemahnya industri angin lepas pantai global di tengah tingginya suku bunga dan biaya material, serta penolakan terhadap kebijakan ramah lingkungan di beberapa negara. Selain itu, sikap Presiden AS Donald Trump yang menentang tenaga angin telah menggagalkan beberapa proyek di negara tersebut sehingga mengaburkan prospek industri tersebut.
Hal ini menjadi pukulan kemunduran terbaru bagi industri pembangkit angin karena bergulat dengan lambatnya kemajuan dan kenaikan biaya. Selain itu, mundurnya Mitsubishi menjadi penghambat upaya Jepang dalam melakukan dekarbonisasi.
CEO Mitsubishi Katsuya Nakanishi mengatakan rantai pasokan yang ketat, inflasi, nilai tukar, dan kenaikan suku bunga telah mengubah prospek angin lepas pantai secara signifikan sejak konsorsium tersebut memenangkan lokasi tersebut dalam tender pemerintah tahun 2021.
"Kami telah mengkaji setiap langkah yang memungkinkan. Meski begitu, biaya konstruksi telah meningkat lebih dari dua kali lipat dari yang kami perkirakan saat pertama kali mengajukan penawaran dan ada risiko biaya tersebut dapat meningkat lebih lanjut," ujarnya dalam sebuah pernyataan dilansir Bloomberg.
Dia menyerukan kepastian bisnis yang lebih besar dengan sistem yang memberikan prediktabilitas yang lebih baik dan memungkinkan risiko dikelola secara efektif di tengah lingkungan yang berubah dengan cepat saat ini.
Sebagian besar kerugian akibat penarikan diri dari tiga proyek di prefektur Chiba dan Akita telah diperhitungkan dan kerugian tambahan akan dibatasi. Perusahaan mencatat kerugian sebesar 52,2 miliar yen atau setara US$352 juta pada bisnis angin lepas pantai domestiknya pada bulan Februari ketika pertama kali mengumumkan peninjauan atas usaha tersebut. Chubu Electric, mitra dalam konsorsium yang sama, memperkirakan akan mendapatkan biaya sebesar 17 miliar yen dari penarikan diri dari proyek-proyek tersebut.
Jepang telah berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan energi angin lepas pantai guna mencapai targetnya untuk meningkatkan energi terbarukan hingga 40% pada tahun fiskal 2040 dengan angin menyumbang 4% hingga 8% dari bauran listriknya.
Jepang menargetkan kapasitas tenaga angin lepas pantai sebesar 10 gigawatt pada akhir dekade ini, dan ingin meningkatkannya menjadi 30 gigawatt hingga 45 gigawatt pada 2040. Negara ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas untuk listrik, dan telah menekankan perlunya percepatan proyek-proyek angin lepas pantai untuk menghadirkan lebih banyak energi bersih ke jaringan listrik.
Selain mengidentifikasi lokasi yang layak dan melaksanakan tender pengembangan, pemerintah telah berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk mengizinkan perusahaan memperpanjang izin lokasi mereka melebihi 30 tahun yang telah ditetapkan.
Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan pengembang angin lepas pantai memperpanjang izin lokasi mereka tanpa lelang berulang dalam upaya meningkatkan profitabilitas. Adapun pemenang lelang lepas pantai Jepang lainnya antara lain RWE. Iberdrola, dan BP.
PROSPEK PLTB RI
Lalu bagaimana prospek di Indonesia?
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan Indonesia memiliki potensi energi angin sekitar 155 GW yang terdiri dari 60,4 GW onshore dan 94,6 GW offshore. Namun, kapasitas terpasang baru 156 MW atau sekitar 1% dari potensi teknis yang ada.
"Energi angin tidak tersedia merata di seluruh Indonesia tetapi hanya di beberapa lokasi saja dan karena kita berada di daerah tropis kecepatan angin tidak setinggi kecepatan di negara sub-tropis," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (29/8/2025).
Menurutnya, pengembangan pembangkit listrik tenaga angin/bayu (PLTB) memiliki sejumlah hambatan, antara lain: ketersediaan data potensi angin yang lengkap dan rinci sehingga menjadi data yang bankable dan kualitas kebijakan dan regulasi yang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi investor dan pengembang.
Selain itu, adanya keterbatasan infrastruktur dan biaya interkoneksi karena sifat angin yang intermittent membutuhkan teknologi penyimpan energi khususnya di sistem kelistrikan yang kemampuan grid lemah dan tantangan pendanaan yang sesuai dengan tuntutan harga listrik yang murah.
"Kajian IESR mengidentifikasi 166 GW proyek PLTB yang layak secara teknis dan finansial. Ini lebih besar dari potensi teknis PLTB sesuai data Kementerian ESDM," ucapnya.
Dia menilai keputusan Presiden Donald Trump untuk menghentikan proyek pembangkit angin di AS dapat menjadi kesempatan Indonesia menarik investor yang mencari proyek pengembangan di luar AS.
"Di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN ada rencana membangun 5 GW PLTB. Sementara di JETP ada 8,5 GW proyek yang bisa didanai. Saya merekomendasikan pemerintah dan PLN segera melakukan pelelangan proyek-proyek PLTB yang sudah diidentifikasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan," kata Fabby.
Managing Director Lembaga Kajian (Think Tank) Energy Shift Institute Putra Adiguna berpendapat pengembangan PLTB sangat dipengaruhi kebijakan dan konteks keekonomian dan geografis masing-masing negara bisa berbeda. Di AS pemerintahnya menghambat pengembangan angin lebih karena alasan politis. Kemudian, di Jepang pengembangan angin yang bertopang pada offshore wind kerap mahal dan membuat sebagian pengembang mundur. Pengembangan offshore wind memakan biaya bisa 2 kali hingga 3 kali lebih mahal daripada onshore. Selain itu, proses perizinan dan pembangunan yang lebih kompleks meski bisa menghasilkan listrik lebih besar.
"RUPTL sudah mengindikasikan rencana yang diperlukan, yang penting adalah PLN bisa memberikan kepastian mengenai rencana pengadaan dan tenggat waktu bagi para investor," tuturnya.
Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi Angin Asosiasi Energi Angin Indonesia (AEAI) Dadan Suhendar mengatakan biaya terbesar dalam membangun PLTB adalah biaya turbin yang mencapai sekira 60% hingga 70% dari total biaya investasi awal pembangunan PLTB.
Pihaknya tak menampik terdapat tantangan teknis dalam pembangunan PLTB di Indonesia. Adapun terdapat keterbatasan pilihan teknologi karena yang masuk Indonesia hanya ada beberapa vendor yang bisa mengakomodir kondisi yang dihadapi di Indonesia. Karakteristik angin di Indonesia, kecepatannya itu umumnya sedang atau rendah sehingga dibutuhkan blade yang mampu mengambil angin yang ada di Indonesia.
"Lalu tantangan infrastruktur seperti akses jalan di Indonesia tidak mempertimbangkan transportasi untuk overload dan oversize sehingga harus melakukan modifikasi infrastruktur. Di lokasi padat penduduk harus melakukan pembongkaran rumah atau jembatan. Kondisi rumah penduduk dibongkar, dibuatkan yang baru atau direlokasi," ujarnya.
Selain itu, terdapat tantangan sumber daya manusia dimana Indonesia kekurangan ahli lokal sehingga pembangunannya masih didominasi tenaga ahli dari luar negeri. Lalu juga terdapat tantangan aturan regulasi yakni adanya ketidakpastian sehingga kerap terjadi perubahan kebijakan dan peraturan yang tidak konsisten. Sering berubah.
"Payung hukum jangka panjang untuk energi terbarukan juga minim. Lalu skema tarif listrik belum kompetitif dan perizinan yang kompleks dan lama," katanya.
Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Kadin Indonesia Feiral Rizky Batubara menilai PLTB dapat berperan penting sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi nasional dan menjadi langkah strategis untuk mengurangi emisi karbon serta memenuhi komitmen Net Zero Emission (NZE) 2060.
Menurutnya, terdapat beberapa cara untuk mempercepat pengembangan PLTB di Indonesia yakni reformasi regulasi untuk mempercepat pengembangan proyek PLTB, termasuk penyederhanaan perizinan dan percepatan tender proyek. Selain itu, perlu peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif.
"Investasi dalam teknologi turbin angin yang lebih efisien, khususnya untuk daerah dengan kecepatan angin rendah hingga menengah. Integrasi sistem penyimpanan energi untuk meningkatkan keandalan jaringan listrik berbasis angin. Ini perlu diciptakan keseimbangan antara daya saing ekonomi, kesiapan infrastruktur, dan insentif kebijakan yang mendukung," tuturnya.
Adapun tantangan utama dalam pengembangan PLTB di Indonesia yakni struktur tarif dan skema investasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, harga listrik PLTB bersifat negotiable dengan batas atas ditentukan oleh faktor lokasi dan jenis proyek. Hal ini membuat tarif PLTB harus tetap kompetitif dibandingkan energi fosil maupun sumber energi terbarukan lainnya. Untuk meningkatkan daya saing harga, pemanfaatan skema insentif dan pendanaan inovatif menjadi kunci.
"Bisa diterapkan feed in tariff yang kompetitif, pemanfaatan dana Just Energy Transition Partnership (JETP), pendanaan hijau dari lembaga internasional seperti IFC dan Bank Dunia, dan penerapan teknologi turbin modern yang lebih efisien untuk menurunkan biaya," ujarnya.
.jpg?w=300&h=221)
