Prabowo Bentuk Satgas Transisi Energi, IESR Bilang Begini

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pembentukan Satuan Tugas Transisi energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) sinyal positif bahwa pemerintah memprioritaskan transisi energi Indonesia. 

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan pembentukan Satgas TEH menunjukan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan agenda transisi energi yang telah dirancang oleh pemerintahan sebelumnya.

Fabby pun mengingatkan Satgas itu untuk mempercepat transisi energi sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris serta mengimplementasikan Bali Energy Transitions Roadmap dan Bali Compact, yang disepakati dalam G20 di bawah kepemimpinan Indonesia.

Dia juga menyebut pembentukan Satgas TEH juga menjadi bentuk tanggung jawab moral Indonesia dalam melaksanakan hasil keputusan G20. Ini termasuk sembilan prinsip Bali Compact dan tiga prioritas dalam Bali Energy Transitions Roadmap untuk transisi energi global.

"Yaitu memastikan akses energi, meningkatkan penggunaan teknologi energi bersih dan cerdas (smart) serta mendorong pendanaan energi terbarukan,” ungkap Fabby melalui keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

IESR lantas menyoroti kesulitan pemerintah mencapai target investasi energi terbarukan yang kerap meleset dari target. Pada 2024, investasinya hanya mencapai US$1,8 miliar, jauh di bawah target US$2,6 miliar. 

Menurut Fabby, rendahnya minat investasi di energi terbarukan dalam beberapa tahun terakhir menunjukan iklim investasi yang tidak mendukung. 

Dia juga menilai penolakan masyarakat yang terjadi di sejumlah proyek energi terbarukan seperti panas bumi di Flores, PLTS Terapung di Sumatara Barat, dan PLTA meningkatkan risiko proyek-proyek energi terbarukan di mata pelaku bisnis dan lembaga pembiayaan.   

Untuk itu, IESR mendorong agar Satgas TEH menjadi wadah koordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintah untuk mempercepat transisi energi. Melalui platform ini juga, kata Fabby, pemerintah dapat menemukan jalan keluar mengatasi hambatan investasi energi terbarukan, serta merancang reformasi kebijakan yang lebih mendukung energi bersih. 

Selain itu, Satgas ini diharapkan memperkuat peranan Indonesia dalam implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM). 

Dengan begitu, pemerintah dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam mengelola pembiayaan transisi energi di sektor ketenagalistrikan serta mencapai target puncak emisi sektor listrik pada 2030 dan net-zero emission pada 2050.

IESR percaya bahwa peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan di Indonesia dapat dilakukan dengan cepat dan hemat biaya (cost-effective). Melalui studi berjudul Unlocking Indonesia’s Renewable Future, IESR telah mengidentifikasi potensi proyek energi terbarukan berkapasitas 333 GW yang layak secara teknis dan finansial di 632 lokasi. 

Fabby menuturkan data ini dapat menjadi referensi bagi Satgas TEH untuk menyoroti peluang investasi energi terbarukan di Indonesia dan masuk dalam daftar proyek yang dapat didanai oleh JETP dan ETM untuk mensubstitusi PLTU. 

Dia mengingatkan bahwa Eropa akan segera mengenakan pajak karbon pada barang dan jasa yang masuk ke kawasannya. Hal ini menandakan bahwa perdagangan dan pembangunan ekonomi global bergerak ke arah rendah karbon. 

Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan industrinya siap agar tetap berdaya saing. 

"Satgas TEH berperan penting dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau dengan mendorong dekarbonisasi di sektor industri. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan di masa depan,” jelas Fabby.