Bisnis.com, JAKARTA — Meluncurnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara membuka peluang pembiayaan transisi energi yang acap kali menghadapi kendala.
Manajer Climate Policy Initiative Luthfyana Larasati mengemukakan potensi aset jumbo yang dikelola Danantara menjadi kabar baik bagi lanskap pembiayaan transisi energi di Tanah Air. Terlebih dengan peluang kolaborasi dengan publik dan perusahaan pelat merah yang dijalin.
“Pembiayaan transisi energi selama ini sering menghadapi limitasi karena penyalur pembiayaan memiliki debt service coverage ratio atau DSCR yang harus dijaga. Namun dengan dana kelolaan Danantara yang besar, artinya mereka punya kemampuan dan leverage yang lebih tinggi,” papar Luthfyana dalam diskusi tentang pembiayaan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Yayasan Cerah Indonesia, Selasa (25/2/2025).
Meski demikian, Luthfyana memberi catatan soal proses pengawasan yang harus berjalan di setiap lini. Terutama untuk memastikan kredibilitas penyaluran pembiayaan.
“Perlu dilihat pelaporannya nanti bagaimana. Di sinilah kita bisa menilai dan mengecek kredibilitasnya, benarkah aset besar ini dipakai untuk mendanai transisi energi,” tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto mengemukakan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp326,01 triliun. Dana ini akan difokuskan untuk membiayai 20 proyek strategis nasional (PSN).
Baca Juga
"Gelombang pertama investasi US$20 miliar dalam kurang lebih 20 proyek strategis," kata Prabowo dalam acara peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Prabowo mengatakan terdapat prioritas di antara 20 proyek tersebut. Proyek prioritas ini mencakup penghiliran nikel, bauksit, tembaga, hingga pembangunan pusat data kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Selain itu, Danantara juga akan memprioritaskan proyek kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi baru terbarukan (EBT). "Ini ah sektor yang akan menentukan masa depan kita, kesejahteraan kita, dan kemandirian bangsa kita," ujar Prabowo.
Dia menambahkan bahwa pembentukan Danatara menjadi era baru badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, perusahaan pelat merah bukan sekadar bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan bangsa.
