Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menyiapkan regulasi penyelenggaraan ekonomi karbon sektor kelautan.
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Yusuf mengatakan regulasi perdagangan karbon di sektor kelautan sebagai upaya mendukung pengurangan emisi dan keberlanjutan lingkungan.
“KKP gerak cepat menyiapkan regulasi penyelenggaraan ekonomi karbon untuk sektor kelautan,” ujarnya dilansir Antara, Selasa (11/2/2025).
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Permen KP 1 tahun 2025 sebagai payung hukum penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sektor kelautan. Selain itu, juga tengah menyiapkan sistem informasi untuk memfasilitasi perdagangan tersebut.
Adapun beleid tersebut mengatur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sektor kelautan bisa dilakukan oleh kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat. Rencananya terdapat dua mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yakni melalui perdagangan dan pembayaran berbasis kinerja.
Menurut Yusuf, ekosistem karbon biru yang sudah siap diperdagangkan di antaranya padang lamun. Indonesia memiliki estimasi optimal 1,8 juta hektare padang lamun yang sedang tahap akhir validasi pemetaan untuk memaksimalkan pemanfaatannya dalam perdagangan karbon.
Baca Juga
Ekosistem karbon biru seperti padang lamun berperan penting dalam menyerap emisi karbon dioksida, yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim global.
KKP juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim melalui perdagangan karbon yang melibatkan sektor kelautan.
“Padang lamun memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan emisi karbon lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis,” katanya.
Selain padang lamun, sektor perikanan seperti program penangkapan ikan terukur juga dapat berkontribusi dalam perdagangan karbon melalui pengurangan emisi dari kapal-kapal perikanan yang lebih efisien.
“Tentunya tidak hanya lamun, perikanan tangkap dan budidaya yang dijalankan secara berkelanjutan juga dapat dikonversi dalam perdagangan karbon,” ucapnya
Dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia, perdagangan karbon berbasis ekosistem biru diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Misalnya program penangkapan ikan terukur, di mana lokasi penangkapan dengan pendaratan ikan menjadi lebih pendek sehingga mengurangi pembuangan emisi dari kapal-kapal perikanan,” tutur Yusuf.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo menargetkan lamun (seagrass) dengan perkiraan luas 1,8 juta hektare dan mangrove dalam strategi karbon biru.
Menurutnya, ekosistem lamun di Indonesia memiliki kemampuan menyerap 790 juta ton karbon dioksida (CO2) dengan perkiraan nilai moneter sebesar US$35 miliar. Ekosistem mangrove Indonesia dengan luasan sekitar 3,36 juta hektare mampu menyerap 11 miliar ton karbon (CO2) dengan perkiraan nilai moneter US$66 miliar.
Sebagai pelaksana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor kelautan, KKP berupaya memperluas kawasan konservasi laut sebesar 30% pada 2045.
Upaya lain yang akan dilakukan yakni melalui kebijakan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, strategi yang mengatur pemanfaatan ruang laut termasuk menetapkan kawasan konservasi cadangan karbon biru dan zona pengelolaan ekosistem pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya menjaga dan memperluas kawasan konservasi yang merupakan ekosistem karbon biru di perairan Indonesia.
“Perlindungan terhadap ekosistem karbon biru terutama untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut, serta kemaslahatan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda, ESG Solution Group Head EnviCount Mochamad James Falahudin berpendapat Indonesia memiliki potensi karbon biru yang sangat besar untuk menyerap emisi karbon penyebab perubahan iklim, sekaligus menghasilkan nilai ekonomi yang tidak sedikit.
Oleh karena itu, dia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan regulasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sektor kelautan.
Menurutnya, saat ini terdapat empat mekanisme perdagangan pasar karbon, yakni auction, regular trading, negotiated trading, dan market place. Penghitungan karbon dapat dilakukan dalam tiga metode yakni entity accounting, project accounting, dan product accounting.
“Dengan adanya peraturan seperti ini, dapat mendukung bisnis kita bisa tumbuh,” katanya.
Di sisi lain, VP HSSE PT PLN Nusantara Power Ika Safitri mengakui adanya perdagangan karbon membawa manfaat cukup besar bagi perusahaan. Selain menjaga lingkungan dengan mengurangi emisi, perdagangan karbon memberikan nilai tambah ekonomi bagi perusahaan.
Adapun sebanyak 33 unit PLTU di bawah naungan PLN Nusantara Power telah melakukan perdagangan karbon selama satu tahun terakhir melalui skema regulated trading dan negotiated market.
Totalnya sekitar 450.000 total karbon dioksida (tCO2) yang berhasil diperdagangkan melalui tiga platform, salah satunya IDX Carbon.
Manager Sales & AE PT PLN Nusantara Power Muh. Fariz Anugraha menilai bahwa karbon merupakan salah satu metode yang cukup instan untuk memenuhi ESG. Ke depan, diproyeksikan karbon akan menjadi sebagai komoditi yang sangat berharga.
“Dari pengalaman kami, terlihat sekali bagaimana antusiasme market untuk mengejar, beralih ke energi yang green. Namun kan karbon ini merupakan salah satu metode yang cukup instan untuk memenuhi ESG,” ucapnya.
