Bisnis.com, JAKARTA — Sektor swasta memiliki peran strategis dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengatakan sektor swasta memiliki peran strategis dalam pencapaian TPB/SDGs terutama melalui penerapan ekonomi sirkular, efisiensi energi, dan energi terbarukan.
Menurutnya, pemerintah tak dapat bekerja sendiri dalam mencapai TPB/SDGs. Pasalnya, anggaran yang terbatas dan berbagai tantangan pembangunan membuat kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kekuatan tersendiri.
“Sekecil apapun kontribusi yang telah dilakukan sektor swasta, tetap menjadi bagian penting dalam pencapaian TPB/SDGs,” ujarnya dilansir Antara, Selasa (11/2/2025).
Pemerintah terus mendorong sektor swasta untuk berkontribusi lebih luas melalui berbagai inisiatif sosial yang melibatkan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung replikasi praktik baik yang telah berhasil diterapkan.
Lebih lanjut, Teguh menegaskan edukasi dan literasi mengenai TPB/SDGs turut menjadi prioritas.
Baca Juga
“Kami bekerja sama dengan daerah dalam mengembangkan rencana aksi daerah untuk TPB/SDGs, serta berkolaborasi dengan universitas melalui 27 SDG Centers yang telah dibentuk. Harapannya, pendekatan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat lebih luas,” katanya.
Dalam mendukung penerapan teknologi berkelanjutan, pemerintah dinyatakan telah menyediakan berbagai insentif termasuk super tax deduction untuk riset dan pengembangan teknologi hijau.
Sertifikasi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan mekanisme karbon kredit juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong sektor swasta untuk berkontribusi lebih lanjut.
Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah karbon kredit, di mana perusahaan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan, seperti pemasangan panel surya, dapat memperoleh insentif melalui mekanisme pasar karbon.
“Namun, agar sistem ini berjalan optimal, dibutuhkan lebih banyak lembaga penilai independen yang memiliki standar internasional dalam mengukur kontribusi swasta terhadap TPB/SDGs. Ke depan, kami berharap sistem ini semakin berkembang sehingga semakin banyak pihak yang terlibat dalam TPB/SDGs,” tuturnya.
Dia menambahkan penegakan Environmental, Social, dan Governance (ESG) yang dijalankan oleh swasta bisa dijadikan sebagai rujukan atau referensi membuat kebijakan.
“Kami akan memfasilitasi melalui bagaimana kontribusi swasta itu kemudian direcognize sebagai bagian dari voluntary national report dari pencapaian SDGs mereka. Itu akan segera diluncurkan tahun ini,” ucapnya
Menurut Teguh, ESG akan semakin baik bila diciptakan dari inisiatif perusahaan swasta. Terlebih, jika isinya mendukung pemerintah untuk mewujudkan SDGs 2030.
