Daftar Kontroversi Iklim Donald Trump Jelang Pelantikan

Bisnis.com, JAKARTA – Kembalinya presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump ke pucuk kepemimpinan menimbulkan kekhawatiran di tengah upaya pencapaian target iklim.

Selama masa kampanye, pentolan Partai Republik itu secara terang-terangan menyebut perubahan iklim sebagai hoaks. Dia bahkan kembali mengumbar janji untuk mengeluarkan Amerika Serikat dari komitmen iklim global Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Menjelang pelantikannya pada 20 Januari 2025, Trump dan tim transisi melanjutkan serangkaian manuver politis. Beberapa di antaranya adalah rencana implementasi kebijakan iklim yang berbalik 180 derajat dari apa yang telah ditetapkan pendahulunya, Joe Biden.

Berikut adalah beberapa kontroversi terkait iklim Donald Trump menjelang pelantikannya.

Ancaman Kembali Keluar dari Perjanjian Paris

Tim transisi Trump telah menyiapkan perintah eksekutif untuk menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris. Amerika SErikat sebagai penyumbang emisi terbesar kedua di dunia setelah China, sebelumnya sudah keluar dari perjanjian ini pada periode pertama kepemimpinan Donald Trump (2017–2021).

"Kembali keluarnya AS dari Perjanjian Paris akan menjadi pukulan serius bagi diplomasi iklim internasional," ujar Wopke Hoekstra, Komisaris Iklim Uni Eropa, kepada Reuters. Hoekstra menambahkan bahwa keluarnya AS akan memaksa negara lain untuk meningkatkan upaya diplomasi iklim.

Mencabut Insentif Kendaraan Listrik

Trump juga berencana menerapkan perombakan besar-besaran untuk kebijakan kendaraan listrik (electronic vehicle/EV). Tim transisi Trump, berdasarkan dokumen yang dilihat Reuters, merekomendasikan pencabutan insentif kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian dayanya. Tim transisi juga menyarankan Trump untuk membatasi impor kendaraan, komponen, dan bahan baterai dari China.

Menurut dokumen tersebut, Trump juga mempertimbangkan penerapan tarif secara global untuk barang-barang terkait baterai guna mendorong produksi domestik. Pengecualian tarif hanya akan berlaku kepada mitra dagang dalam negosiasi bilateral.

Membatalkan Kebijakan Iklim Joe Biden

Donald Trump juga dikabarkan berencana mencabut aturan iklim yang diterapkan Joe Biden. Di antaranya terkait penghentian sementara ekspor gas alam cair (LNG) dan pembatalan izin yang memungkinkan negara bagian seperti California menerapkan aturan polusi yang lebih ketat.

Trump juga berjanji mencabut Undang-Undang Pengurangan Inflasi (Inflation Reduction Act/IRA) yang dirancang Joe Biden untuk mempercepat transisi energi hijau di AS. Undang-undang ini awalnya bertujuan mengalokasikan US$400 miliar untuk insentif energi terbarukan, tetapi biayanya diperkirakan membengkak menjadi US$800 miliar karena tingginya permintaan insentif pajak.

Dengan langkah-langkah ini, Trump diperkirakan akan kembali mengubah arah kebijakan energi dan iklim AS di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim global.

Melarang Pembangunan Turbin Angin

Belum lama ini, Donald Trump menyatakan rencananya untuk melarang pembangunan turbin angin selama masa jabatan keduanya. Keputusan ini berisiko mengancam miliaran dolar investasi pada proyek energi angin yang telah disiapkan.

"Kami akan memiliki kebijakan di mana tidak ada lagi pembangunan turbin angin," ujar Trump dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, Florida, Rabu (8/1/2025) sebagaimana diberitakan Bloomberg.

Trump yang memang dikenal skeptis pada energi terbarukan dikabarkan bakal mengeluarkan perintah eksekutif pada hari pertama kepemimpinannya untuk menghentikan proyek turbin angin.

Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa turbin angin terlalu mahal, merusak lingkungan, dan mengganggu habitat paus. Salah satu proyek yang disorot adalah proyek 200 turbin angin di lepas pantai New Jersey, yang dikembangkan oleh EDF Renewables Inc. dan Shell PLC. Trump juga menyebut proyek dari Avangrid Inc., Orsted AS, dan Invenergy LLC sebagai ancaman terhadap lanskap Amerika.

"Mereka mencemari negara kita. Tidak ada yang menginginkan mereka, dan biayanya sangat mahal," kata Trump.