Bisnis.com, JAKARTA – Uni Eropa (UE) tengah mengkaji potensi penerapan mekanisme penyesuaian batas karbon atau carbon border adjustment mechanism (CBAM) di bawah program pasar karbon Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau carbon offset.
Negara Uni Eropa bakal memulai implementasi CBAM pada 2026. Melalui mekanisme ini, impor produk-produk dari industri intensif karbon atau dengan emisi tinggi ke wilayah Uni Eropa akan dikenakan tarif tambahan. Adapun industri yang menjadi sasaran kebijakan ini di antaranya besi dan baja, pupuk, dan semen.
Komisi Eropa dalam laman resminya mengemukakan bahwa CBAM bertujuan menghadirkan produk dengan harga yang adil di pasar Uni Eropa. Dengan memastikan bahwa biaya atas emisi karbon yang terkandung dalam produksi barang tertentu telah dibayarkan sebelum barang tersebut diimpor ke UE, CBAM menjamin bahwa harga karbon pada impor setara dengan harga karbon pada produksi domestik.
CBAM sendiri tidak hanya diterapkan secara langsung melalui tarif tambahan impor. Regulasi tersebut juga mempertimbangkan biaya tambahan yang dikeluarkan produsen di negara asal jika ia diterapkan dalam rangka pemenuhan kewajiban penurunan emisi gas rumah kaca.
Sejalan dengan hal tersebut, Komisi Eropa tengah menganalisis bagaimana memperlakukan produk-produk impor dari negara yang menerapkan carbon offset atau perdagangan karbon.
“Kamis sedang menganalisis bagaimana produk dari negara nonanggota yang menerapkan perdagangan kredit karbon untuk mengurangi jejak emisinya,” kata perwakilan direktorat perpajakan Uni Eropa Vicente Hurtado Roa dikutip Bloomberg.
Baca Juga
Berkaitan dengan hal ini, penurunan emisi yang dicapai melalui perdagangan kredit karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 6.4 Kesepakatan Paris disebutnya akan dipertimbangkan oleh Uni Eropa. Sebagaimana diketahui, COP29 di Azerbaijan bulan lalu telah menyetujui mekanisme perdagangan karbon di bawah PBB sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6.4 Kesepakatan Paris.
Jika Uni Eropa mengakui skema kepatuhan negara nonanggota UE yang menyertakan offset karbon dalam CBAM, hal ini berpotensi meningkatkan permintaan atas kredit karbon.
Meski demikian, kredit karbon yang dihasilkan di luar wilayah Uni Eropa tidak dapat langsung digunakan untuk memenuhi target iklim blok tersebut pada 2030, karena target tersebut mensyaratkan pengurangan emisi domestik.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan RI menyebutkan ekspor besi dan baja ke Uni Eropa bakal menjadi yang paling terdampak implementasi kebijakan ini.
Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Mardyana Listyowati mengatakan industri besi dan baja di dalam negeri akan diperkuat.
Selain memperkuat industri dalam negeri, pemerintah juga berencana untuk mencoba pasar nontradisional dan membuka pasar-pasar baru untuk mempertahankan pasar ekspor besi dan baja.
Nilai impor Uni Eropa dari Indonesia untuk produk besi dan baja mencapai US$904 juta pada 2023, diikuti aluminium sebesar US$89 juta. Uni Eropa tidak mengimpor energi listrik, pupuk dan hidrogen, serta semen dari Indonesia.
Kinerja ekspor besi dan baja serta aluminium juga diperkirakan menurun pada lima tahun pertama CBAM diterapkan. Namun Kemendag memperkirakan kinerja ekspor komoditas ini bisa kembali bergeliat lantaran adanya penyesuaian struktural di Tanah Air.
