Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tantangan kredit yang dihadapi oleh perbankan Tanah Air dalam segmen hijau dan keberlanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa sinergi dan sinkronisasi kebijakan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi, termasuk dukungan dari sektor riil dan penerapan di level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Serta peningkatan kapasitas SDM di bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang berkelanjutan,” katanya dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).
Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, OJK mencatat realisasi kredit berkelanjutan hanya sebesar Rp927 triliun.
Jumlah tersebut naik menjadi Rp 1.181 triliun pada 2020, pada 2021 sebesar Rp 1.409 triliun, 2022 sebesar Rp 1.571 triliun, kemudian mencapai Rp 1.959 triliun pada penghujung 2023.
“Hal ini dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting,” tambah Dian.
Baca Juga
Terkait kategorisasi kredit keberlanjutan dan hijau secara spesifik, OJK mempersilakan bank mengacu pada Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Realisasi penyaluran kredit sebelumnya telah termaktub dalam Peraturan OJK (POJK) No. 51/2017 dan POJK No. 60/2017, yang kemudian direvisi pada POJK No. 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).
“OJK juga akan terus melakukan update regulasi/kebijakan guna mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan berupaya untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional, best practice, ,maupun tuntutan stakeholder,” tandasnya.
Bisnis mencatat, sejumlah bank seperti entitas MUFG yakni Bank Danamon hingga Bank Mandiri telah menyatakan komitmennya dalam penerapan prinsip environment, social, and governance (ESG), salah satunya dengan meningkatkan penyaluran pembiayaan atau kredit hijau.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) misalnya, menargetkan pembiayaan hijau dan berkelanjutan dapat mencapai 25% dari keseluruhan penyaluran kredit hingga pengujung 2024.
Direktur Syariah & Sustainability Finance Bank Danamon Herry Hykmanto menjelaskan perseroan berupaya meningkatkan portofolio pembiayaan hijau dan berkelanjutan menuju target nol emisi pada 2030.
“Target kita, mudah-mudahan bisa mencapai 24%–25% tahun ini untuk portofolio sustainable. Tapi, kita juga ingin kalau bisa lebih,” katanya dalam media briefing di Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).
Dari kelompok bank milik negara, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan penyaluran kredit hijau atau green loan senilai Rp139 triliun pada semester I/2024. Nilai ini naik 20,87% YoY dari Rp115 triliun pada semester I/2023.
Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan di antara 4 bank jumbo, BMRI memiliki market share green portofolio terbesar, yaitu lebih dari 30%. Pembiayaan ini mencakup pengelolaan sumber daya alam (SDA) hayati, penggunaan lahan berkelanjutan, serta bangunan ramah lingkungan.
"Bagi nasabah ritel, Bank Mandiri saat ini juga mengembangkan produk berupa KPR hijau," ujar Xandra beberapa waktu lalu.
