Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan industri di Indonesia mulai bertransformasi mengadopsi prinsip ramah lingkungan dan teknologi hijau.
Hal ini sebagai upaya dalam komitmen Indonesia dalam perjanjian Paris membatasi peningkatan suhu global hingga 2 derajat Celcius dengan upaya lebih lanjut untuk membatasi peningkatan tersebut hingga 1,5 derajat Celcius. Untuk mencapai target 1,5 derajat Celcius, emisi harus dikurangi sebesar 45% pada 2030 dan mencapai net zero di tahun 2050.
Untuk diketahui, pemerintah tengah menyusun strategi dekarbonisasi sektor industri melalui dua pendekatan utama yakni peta jalan dekarbonisasi dan penguatan regulasi kawasan industri hijau. Peta jalan dekarbonisasi ini difokuskan pada sembilan kelompok industri prioritas yang berkontribusi besar terhadap emisi karbon nasional, yaitu semen, pupuk, logam, pulp dan kertas, tekstil, kimia, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta peralatan transportasi. Pendekatan utama ang digunakna yakni desain infrastruktur hijau, produksi bersih, pencegahan polusi, efisiensi sumber daya air dan energi, serta kemitraan antar perusahaan.
Head of Industrial Services PT Leads Property Services Indonesia Esti Susanti menuturkan permintaan lahan di kawasan industri hijau didominasi oleh industri multinasional. Jika perusahaan asing mau bangun pabrik di Indonesia dan bertujuan ekspor maka akan mencari lokasi di lahan industri hijau atau yang tersertifikasi hijau baik secara kawasan maupun bangunannya. Hal ini karena belum adanya standar dan kriteria baku penerapan prinsip hijau di kawasan industri.
"Namun karena belum ada standar nasional Indonesia untuk itu, akhirnya memang mereka masih menggunakan standar dari luar negeri. Yang bisa diakomodasi atau penggunaan panel surya. Jadi berapa kesan sih kebutuhan listrik yang bisa terpenuhi dari panel surya. Akhirnya bisa dibantu oleh kawasan," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (20/6/2025).
Beberapa kawasan industri sudah menerapkan tidak boleh menggunakan batu bara. Namun demikian, ada beberapa kawasan yang hanya menggunakan batu bara sebesar 5%.
Baca Juga
"Dari kawasan bisa mendukung itu. Atau mengizinkan bekerjasama dengan PLN, mengizinkan pemakaian bisa sampai 20 persen panel surya, sisanya tetap harus dari PLN. Jadi akhirnya bisa dibantu oleh kawasan dari situ," katanya.
Penerapan ini dilakukan pada kawasan industri baru. Seperti contohnya, kawasan industri yang berada di Jawa Tengah yaknii Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal di Kabupaten Kendal, dan Batang Industrial Park yang tidak mengizinkan penggunaan batu bara.
"Kalau Jawa Barat, rata-rata udah semua. Kecuali kita ngomongin Sumatera, Kalimantan, yang sumber batu baratnya masih banyak banget. Karena itu memang ada kawasan-kawasan khusus yang memang diperuntukkan untuk kegiatan produksi menggunakan batu bara. Jadi kalau untuk yang green, itu kalian bisa dibantu dari bahan bakar produksi dan kemudian ekspansi. Sementara ini ya, mudah-mudahan sepedepannya bisa lebih komprehensif lagi," ucap Esti.
Associate Director Research & Consultancy Department Leads Property Services Indonesia Martin Hutapea menuturkan penerapan hijau di kawasan industri sebagai upaya untuk menurunkan emisi karbon dan suhu panas.
"Untuk industri yang pemenuhannya untuk lokal, mereka tidak mencari atau mewajibkan lokasi di kawasan industri hijau. Namun ada yang menggunakan kendaraan pengangkut atau truk yang bahan bakarnya menggunakan Euro 4 untuk mengurangi karbon," tuturnya.
Selain itu, saat ini data center mulai mengarah pada penerapan hijau. Ha ini karena data center juga menjadi penghasil karbon. Pertumbuhan pusat data yang berkelanjutan akan membutuhkan solusi energi hijau yang beragam dengan perluasan akses terhadap jaringan energi bersih menjadi faktor kunci,
"Data center juga menjadi penghasil karbon besar, jadi pemakaian green di data center untuk menurunkan karbon," ujar Martin
CEO Leads Property Services Indonesia Hendra Hartono menambahkan tren kawasan industri cerdas dan ramah lingkungan diyakini bakal menguat pada tahun ini sejalan dengan upaya pemenuhan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (Environmental, Social, and Governance/ESG). Hal ini turut dipicu kesadaran tenant industri untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, tuntutan konsumen, dan tekanan dari regulator.
Menurutnya, lahan industri wilayah kabupaten Bekasi termasuk Cikarang akan bertansformasi menuju industri bersih dan teknologi bersih. Pengembangan kawasan industri kini bergeser ke arah timur Jakarta hingga Jawa Tengah didorong oleh faktor upah minimum lebih rendah, lahan lebih luas, dan murah serta tersambungnya tol Trans Jawa. Hal ini seperti contohnya Subang, Batang, dan Kendal.
"Hal ini karena kabupaten Bekasi menjadi penyangga Jakarta. Wilayah Bekasi dan Tangerang sudah tidak lagi diproyeksikan menjadi fokus kawasan industri karena sudah menjadi kawasan hunian penyangga Jakarta sehingga akan menjadi sektor penyangga komersial CBD seperti back office finansial dan jasa servis selain TB Simatupang," katanya.
Investasi asing di kawasan industri Jakarta hingga Jawa Tengah cenderung didominasi oleh Singapura, China, Korea Selatan, dan Jepang dengan konsentrasi di sektor data center, otomotif, tekstil, dan manufaktur. Lalu, investasi domestik kawasan industri lebih banyak berasal dari sektor manufaktur, logistik, dan consumer goods.
"Industri data center, manufaktur alat tulis, logistik, dan consumer goods masih menjadi kontributor utama pada permintaan kuartal 1/2025," terangnya.
Adapun pada kuartal I/2025, tidak ada penambahan lahan industri karena mulai terbatas. Namun demikian, total penjualan lahan industri di Jakarta dan sekitarnya dalam 3 bulan terakhir mencapai 28 hektare yang didominasi wilayah Bekasi dan Karawang.
"Tingkat penjualan kuartal I/2025 meningkat 0,21 poin dari kuartal sebelumnya. Total pasokan lahan industri di Jakarta dan sekitarnya mencapai 13.800 hektare dimana sebesar 70% berada di timur Jakarta. Harga jual lahan industri di Jakarta dan sekitarnya mengalamin kenaikan sebesar 0,7% dari kuartal sebelumnya," ucap Hendra.
Sementara itu, Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat berpendapay pengembangan kawasan industri hijau perlu diiwujudkan sebagai bentuk komitmen global dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini merupakan strategi transisi energi dan komitmen menuju ekonomi rendah karbon.
Sejumlah proyek kawasan industri ramah lingkungan disiapkan di berbagai wilayah, antara lain Batam, Bintan, Karimun, Kendal, dan Kalimantan Utara. Proyek-proyek ini melibatkan kerja sama lintas negara serta membuka peluang investasi di sektor manufaktur berkelanjutan dan energi terbarukan.
"Melalui Kementerian Perindustrian, pemerintah telah menetapkan beberapa kawasan sebagai pilot project smart eco industrial park yang diharapkan dapat mempercepat transformasi industri nasional menuju arah yang lebih berkelanjutan," tuturnya kepada Bisnis.
Menurutnya, prospek kawasan industri hijau menunjukan arah pengembangan yang positif seiring meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan lingkungan hidup dan tuntutan penerapan prinsip ESG. Kawasan industri dengan infrastruktur berbasis energi terbarukan, efisiensi penggunaan air, pengelolaan limbah, dan sistem manajemen lingkungan yang berkelanjutan menjadi daya tarik bagi perusahaan yang memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
"Meski demikian, implementasinya Indonesia masih menapaki jalan panjang menuju green industrial estate pada seluruh submarket kawasan industri yang tersebat di nusantara," ujarnya.
Dari total 118 kawasan industri yang terdaftar di Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), sekitar 25% telah mulai mengadopsi prinsip industri ramah lingkungan. Beberapa di antaranya berada di wilayah Jabodetabek, Karawang, dan Banten. Implementasi konsep hijau ini mencakup efisiensi penggunaan energi dan air, pengelolaan limbah, dan perencanaan tata ruang berkelanjutan.
"Di greater Jakarta saat ini, setidaknya 5 site telah mengklaim kawasannya sebagai green industrial estate," katanya.
Dia menilai pada dasarnya green industrial estate memiliki dua fokus utama dalam pengelolaan, yaitu internal dan eksternal. Dari sisi internal, yaitu dengan memastikan operasional kegiatan industri efektif dan efisien terhadap penggunaan sumberdaya, dan memastikan bahwa setiap tahapan operasional dilakukan dengan memperhatikan lingkungan hidup yang berkelanjutan, diantaranya dengan memastikan bahwa risiko cemaran terhadap lingkungan hidup dapat diminimalisir.
"Eksternal, yaitu dengan memastikan bahwa ekosistem di sekitar lingkungan hidup terjaga untuk pelestarian, misal dengan penanaman pohon atau vegetasi yang mengurangi cemaran (tanah, air, udara), maupun mengurangi potensi risiko bencana seperti longsor dan banjir di sekitar kawasan industri," ucapnya.
Syarifah menambahkan minat tenant terhadap kawasan industri hijau terus meningkat setiap tahunnya terutama tenant yang berasal dari pasar global. Perusahaan manufaktur dan logistik yang berafiliasi di skala global yang menarget pasar ekspor umumnya mencari kawasan industri dengan sertifikasi hijau, sebagai bagian dari pemenuhan standar ESG dan tuntutan rantai pasok global.
"Konsep hijau dalam pengembangan kawasan industri sejatinya telah tumbuh sejak lama dengan mengedepankan perhatian terhadap pembuangan limbah gas, cair dan padat. Selain itu, meminimalkan penggunaan listrik dan penghijauan. Namun, terkait permintaan, investor yang masuk masih cenderung pragmatis memilih kawasan industri sesuai dengan kebutuhannya," tuturnya.
KOMITMEN INDUSTRI
Terpisah, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma'ruf Maulana memastikan pihaknya terus mendorong hilirisasi industri dan menciptakan kawasan industri yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap transformasi digital dan energi hijau. Upaya adaptif untuk beralih ke industri hijau menjadi nilai penting untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif dan berkelas dunia.
Salah satu upaya yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan kawasan industri hijau terintegrasi di Kepulauan Riau yang merupakan kerja sama antara Indonesia dan Singapura.
"Pemerintah sekarang membuka ruang kawasan industri hijau untuk kawasan tertentu, seperti di Kepulauan Riau. Kita pastinya mendukung punya kawasan industri di Kepri yang mengadopsi industri hijau dan renewable, dan itu hilirisasi serta integrated semuanya," ujarnya.
Menurutnya, pembangunan kawasan industri hijau terintegrasi di Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu kerja sama strategis yang disepakati Indonesia dan Singapura. Pengembangan kawasan industri ini dirancang dengan ekosistem yang komprehensif. Pasokan energi akan dijamin melalui perdagangan listrik lintas batas berbasis energi bersih.
"Ini membuka peluang pasar baru bagi energi surya dan panas bumi nasional. Sementara teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) akan memberikan solusi untuk industri yang sulit melakukan dekarbonisasi. Pembangunan kawasan industri hijau iharapkan menjadi model pengembangan ekonomi rendah karbon yang mampu menciptakan ribuan lapangan kerja baru dan mendorong transfer teknologi canggih," katanya.
Adapun permintaan terbesar terhadap kawasan industri hijau berasal dari industri atau investor multinasional seperti pusat data, industri elektronik, peralatan rumah tangga, otomotif, farmasi serta makanan dan minuman.
Dia menilai sejumlah strategi terus dilakukan oleh pengembang kawasan industri untuk menuju emisi nol karbon yakni dengan mengintegrasikan energi terbarukan dan efisiensi energi. Investasi hijau dilakukan dengan mengadopsi teknologi yang mengurangi emisi karbon, seperti energi terbarukan surya, angin, dan hidrogen.
Selain itu, mengolah buangan limbah ekonomis dari setiap industri untuk menjadi bahan baku yang dimanfaatkan oleh industri lain sehingga tercipta zero waste, efisiensi sumber daya, hingga dekarbonisasi. Upaya yang juga sudah banyak diterapkan ialah daur ulang air limbah pabrik melalui instalasi pengolahan air limbah (WWTP).
Direktur Utama PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Satrio Witjaksono menuturkan pihaknya akan menambah ruang terbuka hijau di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai upaya menghadirkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi kawasan sekitar. Saat ini telah memiliki ruang terbuka hijau (RTH) seluas 8,9 hektare dan telah menanam sebanyak 11.577 tanaman.
"RTH di kawasan ditargetkan mencapai 10% dari total luasan kawasan kami. Kami juga akan menanam lebih banyak lagi pohon-pohon penyerap emisi, sehingga dapat tercipta lingkungan hidup dengan kualitas udara yang baik untuk seluruh masyarakat sekitar kawasan," ucapnya.
Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta kawasan industri untuk memasang pemantau emisi pada cerobong asap yang tersebar di wilayah Jabodetabek sebagai bagian dari upaya menekan polusi udara. Hal itu karena terdapat sekitar 4.000 cerobong asap di Jabodetabek yang tersebar di 48 kawasan industri Jabodetabek.
"Sebagai alat kontrol kami ingin semua cerobong asapnya memenuhi kaitan yang memungkinkan kita untuk mengontrol," tuturnya.
Pemasangan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) atau sistem pemantauan emisi yang terintegrasi dengan sistem milik Kementerian Lingkungan Hidup diperlukan untuk memastikan sumber pencemar ketika terjadi penurunan kualitas udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kawasan industri menyumbang 14% dari polutan yang menjadi pencemar udara di wilayah Jakarta. Cemaran itu disebabkan oleh penggunaan batu bara di sejumlah industri.
