Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kian serius dalam membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Rencana ini pun resmi masuk dalam Rencana Usaha Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2035 yang dirilis pada Senin (26/5/2025).
Dalam dokumen itu, pemerintah menargetkan PLTN bisa berkontribusi 500 megawatt (MW) dalam 10 tahun ke depan. Sementara secara total, pemerintah akan menambah pembangkit listrik hingga 69,5 gigawatt (GW). Adapun, 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru terbarukan (EBT), termasuk PLTN.
Bahlil mengatakan, PLTN berkapasitas 500 MW itu akan dibangun di wilayah Sumatra sebesar 250 MW dan Kalimantan 250 MW.
"Ini ya Sumatra 250 [GW], ada dua kalau enggak salah ya. Satu lagi di Kalimantan," kata Bahlil dalam konferensi pers.
Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menyebut, alasan pemilihan kedua lokasi tersebut berdasarkan kajian tim teknis. Menurutnya, dari beberapa lokasi potensial, wilayah Sumatra dan Kalimantan paling memungkinkan.
"Jadi, kalau ditanya bahwa apakah sudah dikajian atau belum, kelebihan kajian malah," katanya.
Bahlil juga menambahkan bahwa regulasi terkait PLTN tengah dikaji. Dia pun menargetkan PLTN itu bisa beroperasi mulai 2032.
"Jadi mungkin pembangunannya itu lagi 4-5 tahun. Jadi mungkin 2027 sudah mulai on kerjanya. Tapi kita mulai dengan small dulu," ujar Bahlil.
Sebelumnya, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan Agus Puji Prasetyono mengatakan bahwa lokasi PLTN yang potensial sudah teridentifikasi awal, yaitu ada sebanyak 29 lokasi.
Namun, untuk entry point pada 2032 prioritas ke empat lokasi, yaitu Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Halmahera.
"Tahun 2032 sesuai rencana harus ada PLTN yang on grid [masuk ke sistem kelistrikan] dengan kapasitas 250 MW paling tidak di dua tempat yaitu Kalimantan Barat dan Bangka Belitung," ucap Agus kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).
Dia pun memastikan, setelah 2032 pembangunan PLTN harus masif. Oleh karena itu, pembangunan PLTN di Indonesia pun tak hanya diarahkan dengan small modular reactor (SMR) atau reaktor nuklir yang lebih kecil.
"Pembangunan diarahkan bukan hanya SMR tetapi juga skala besar tergantung kebutuhan," tutur Agus.
Baca Juga
Kendati demikian, Agus mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum bisa menentukan siapa yang akan membangun proyek PLTN itu. Sebab, mekanismenya belum ditentukan.
Di sisi lain, pihaknya memastikan proses lelang pembangunan PLTN bakal dilakukan sesuai aturan.
Agus mengeklaim, sebagian besar provider PLTN dunia sudah berkomunikasi dengan DEN, Kementerian ESDM, dan PT PLN (Persero). Menurutnya, para provider itu berkomitmen membangun PLTN di Indonesia.
"Skemanya ada berbagai opsi seperti EPC [engineering, procurement, construction], EPC+F [engineering, procurement, construction, and finance], BOO [build-own-operate], BOT [build-operate-transfer] dan lain-lain, tergantung situasi dan kondisi kita," jelas Agus.
