Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor bangunan gedung, yang menyumbang sepertiga dari total emisi gas rumah kaca.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan salah satu caranya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan membangun pembangunan perumahan dan bangunan gedung ke depan tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar kelayakhunian tetapi juga harus berkontribusi pada upaya mitigasi dampak perubahan iklim.
Kementerian Pekerjaan Umum pun mulai membangun purwarupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) rendah karbon di Kota Tegal, Jawa Tengah. Rusunawa ini akan memiliki luas bangunan 273,5 meter persegi dengan 3 lantai termasuk pilotis. Jumlah kamarnya sebanyak 4 unit atau 2 unit per lantai dengan luasan 35,92 meter persegi per unit.
“Purwarupa rusunawa rendah karbon yang akan kita bangun ini dirancang sebagai solusi untuk tantangan tersebut, dengan menggabungkan teknologi inovatif dan konsep keberlanjutan untuk menciptakan hunian yang nyaman, sehat, dan hemat energi, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan,” ujarnya dikutip dari laman Kementerian PU, Jumat (17/1/2025).
Purwarupa rusunawa rendah karbon ini merupakan purwarupa kedua yang dibangun sebagai hasil kerja sama antara Kementerian PU dan Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development Program (SATREPS) dengan Pemerintah Kota Tegal sebagai mitra strategis.
Keunggulan utama purwarupa ini yakni penggunaan sistem hibrid yang menggunakan konsep bangunan sustainable housing dengan kombinasi beton dan kayu olahan.
Baca Juga
Desain bangunannya mengoptimalkan prinsip bangunan berkelanjutan, seperti orientasi bangunan, ventilasi alami, material ber-insulasi tinggi, dan tata ruang yang mendukung aliran udara sehingga menjaga kenyamanan bangunan tanpa pendingin udara konvensional.
Pendekatan ini tidak hanya mengurangi emisi karbon tetapi juga menekan biaya operasional, sehingga mewujudkan hunian hemat energi yang dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya dan mengurangi jejak karbon.
Dia berharap proyek rumah susun ini tidak hanya menjadi solusi bagi kebutuhan hunian masyarakat tetapi juga menjadi inspirasi untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.
“Saya berharap purwarupa ini dapat diterapkan dalam lingkup yang lebih besar dan lebih luas di seluruh wilayah di Indonesia untuk mendukung komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC),” kata Diana.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian Pekerjaan Umum Abram Elsajaya Barus mendorong penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC) di seluruh Indonesia.
Hal itu dapat dilakukan melalui kolaborasi bersama para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, praktisi, industri, akademisi, dan masyarakat.
Menurutnya, bangunan gedung berperan besar dalam penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca di mana bangunan hunian memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan bangunan komersial. Terlebih, dengan urbanisasi yang pesat diperkirakan 72,8% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045.
“Untuk itu, kita perlu mendorong bangunan hunian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bangunan harus dirancang sebagai BGH yang berkembang menjadi BGC dan akhirnya mencapai target Bangunan Gedung Nol Emisi atau Net Zero Emission pada 2060,” ucapnya.
Menurutnya, penerapan bagunan gedung hijau dilakukan melalui pengelolaan tapak dan desain bangunan yang adaptif serta penggunaan peralatan ramah lingkungan, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021.
Dalam peta jalan untuk 2023 – 2028 juga telah ditetapkan dengan mempertimbangkan distribusi populasi, konsumsi energi dan air, serta pengalaman implementasi BGH di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan hunian, konsep BGC diterapkan sebagai langkah lanjut dari BGH. BGC mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi dan responsif terhadap konteks lingkungan. Penerapan BGC diatur dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2023 yang mencakup sistem keamanan, manajemen energi, dan teknologi integrasi.
Dia mencontohkan implementasi BGH dan BGC, dapat dilihat pada pembangunan rumah susun di IKN yang mengadopsi konsep vertical smart building.
“Kami percaya penerapan prinsip keberlanjutan dalam desain dan konstruksi bangunan akan mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, serta menciptakan ruang yang nyaman dan sehat bagi penghuninya,” tutur Abram.
