Bisnis.com, JAKARTA — Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman tenggelamnya wilayah pesisir Utara Jawa termasuk Jakarta.
Upaya penyelamatan pesisir utara Jakarta dan Pulau Jawa dari ancaman tenggelam melalui pembangunan infrastruktur dilakukan dengan mulai pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall hingga National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Jakarta menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang signifikan, salah satunya adalah masalah banjir yang semakin parah dari tahun ke tahun. Banjir ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penurunan muka tanah (land subsidence), perubahan iklim yang meningkatkan curah hujan, dan naiknya permukaan air laut.
Penurunan muka tanah di Jakarta sebagian besar disebabkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan, sehingga tanah menjadi rapuh dan amblas. Selain itu, perubahan iklim global telah menyebabkan kenaikan permukaan air laut, yang memperparah risiko banjir di daerah pesisir Jakarta. Pada saat yang sama, sistem drainase kota yang tidak memadai dan kurangnya area resapan air juga turut berkontribusi pada masalah ini.
Dikutip dari laman Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, pemerintah memiliki proyek besar bernama NCICD. Proyek ini dirancang untuk melindungi Jakarta dari ancaman banjir dan dampak kenaikan permukaan laut. NCICD merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan untuk melindungi jutaan penduduk Jakarta dari bencana banjir rob.
NCICD dibagi dalam tiga fase pembangunan, yakni fase A, fase B, dan fase C. Fase A merupakan pembangunan tanggul pantai, sedangkan pembangunan giant sea wall termasuk dalam fase B dan fase C.
Baca Juga
Fase A disebut sebagai pembangunan tanggul pantai lantaran tanggul yang dibangun terletak di pesisir pantai, sedangkan giant sea wall terletak menjorok ke laut. Adapun tanggul pantai di pesisir Jakarta memiliki panjang total 46 kilometer dimana sepanjang 13 kilometer dari 46 kilometer itu telah dibangun.
Lalu sisanya, sepanjang 33 kilometer sisanya akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pemprov Daerah Khusus Jakartga mendapatkan porsi membangun tanggul pantai sepanjang 22 kilometer dan Kementerian PU sepanjang 11 kilometer.
Sementara itu, giant sea wall atau tanggul laut raksasa merupakan struktur yang terbuat dari beton atau bata yang dibangun sejajar dengan pantai pada peralihan antara pantai dan daratan. Tanggul di sepanjang bagian pantai ini memisahkan lahan dan air terutama untuk mencegah erosi dan kerusakan lain akibat gelombang atau ombak. Tanggul laut raksasa ini memitigasi dampak dari degradasi Pantai Utara (Pantura).
Tembok laut ini biasanya merupakan struktur besar yang dirancang untuk menahan gelombang badai. Ketinggian tembok laut setidaknya akan menutupi perbedaan antara permukaan pantai dan daratan, meskipun umumnya tembok laut dibangun lebih tinggi untuk melindungi daratan dari luapan gelombang.
Giant sea wall ini digunakan untuk menstabilkan tebing yang terkikis dan melindungi jalan pesisir dan permukiman yang berbatasan dengan pantai. Puncak tembok sering kali memanjang hingga menjadi bagian tertutup batu yang dapat digunakan sebagai jalan, kawasan pejalan kaki, dan area parkir.
RENCANA BANGUN GIANT SEA WALL
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja menuturkan pembangunan giant sea wall masuk dalam daftar program strategis nasional era Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian PU menjalankan satu agenda untuk program giant sea wall di beberapa tahun ke depan. Pada tahap awalnya, pihaknya akan melaksanakan review desain dan persiapan konstruksi. Proyek ini diinisiasi untuk mengatasi masalah penurunan muka tanah khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa.
“Saat ini proses review desain masih terus berlangsung, sedangkan untuk desain akhirnya sendiri saat ini ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” ujarnya dikutip Selasa (14/1/2025).
Menurutnya, rencana pengembangan tanggul laut raksasa ini akan paralel dengan pembangunan tanggul pantai atau NCICD. Tanggul laut masuk ke dalam strategi jangka panjang untuk mengatasi penurunan muka tanah di kawasan pesisir utara Jawa.
“Tanggul laut ini kan kita bicara soal jangka panjang. Jadi untuk kepentingan yang very urgent, tanggul pantainya sambil kita menyediakan air baku untuk masyarakat. Artinya mereka enggak nyedot air tanah lagi. Itu kan harus ada solusi itu dulu. Itu kan yang immediate tanggul pantainya dulu, baru kita bicara tanggul laut,” kata Endra.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Zainal Fatah mengatakan saat ini proyek tersebut sudah memasuki tahap desain. Pihaknya telah melangsungkan rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) untuk membahas proyek tersebut.
“Giant sea wall kita sudah rapat malah di Kemenko Infra. Jadi kita harus merespons, itu ya tugasnya kementerian sesuai bidang masing-masing,” ucapnya.
Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dwi Purwantoro menambahkan pembangunan tanggul pantai dan giant sea wall di Pantai Utara Pulau Jawa akan dilakukan secara bertahap. Tahapan itu dilakukan seiring dengan kebutuhan biaya yang besar sehingga akan dilakukan pada wilayah yang mendesak dibangun tanggul dan giant sea wall.
“Di Jakarta yang juga mengalami tingkat penurunan tanah cepat kami bangun tanggul pantai dan giant sea wall untuk tahap A dulu, baru tahap B, baru tahap C,” tuturnya.
Pembangunan tanggul pantai tahap A dan B akan dilakukan mulai dari Pantura Provinsi Banten sampai Pantai Ancol, Jakarta Utara. Kemudian, pembangunan Tanggul Pantai tahap C akan dilakukan mulai dari Pantai Ancol, Jakarta Utara sampai dengan Pantai Utara Kabupaten Bekasi. Kemudian, nantinya akan ada tahap berikutnya yakni pembangunan tanggul pantai hingga Pantura di Kota Surabaya, Jawa Timur.
“Jadi yang A ini dari Banten sampai dengan Ancol, nanti rencana juga tahap B ini dari Banten sampai Ancol. Yang tahap C ini dari Ancol sampai dengan Bekasi,” terangnya.
Untuk di kawasan Jakarta, perlindungan banjir melalui pembangunan tanggul pantai hingga muara sungai yang adaptif dan terintegrasi dengan sistem polder. Pembangunan tanggul tahap A yakni pantai dan muara sungai dilakukan sepanjang 46 kilometer dari total 120 kilometer.
“Telah dikerjakan sampai dengan 2019 sepanjang 12,66 kilometer. Tahun 2020 dibuat MoU pembagian tugas PUPR dan DKI sepajang 33,54 kilometer. Progres keseluruhan untuk tugas Kementerian PU sudah 91%,” ucapnya.
Selanjutnya, tahap kedua akan dibangun tanggul laut tahap B sepanjang 20,1 kilometer dari Teluk Naga Banten hingga Ancol Barat DKI Jakarta. Kemudian, pembangunan tanggul laut tahap C sepanjang 12 kilometer dari Ancol Barat DKI hingga Bekasi Jawa Barat.
Dia menuturkan jika program NCICD tidak dilanjutkan dan penurunan muka tanah terus terjadi secara konstan, sebagai contoh pada Muara Baru (Waduk Pluit) sebesar 10 cm per tahun, maka elevasi air laut akan berada di atas tanggul pantai tahap A pada 2033.
Hal ini diperlukan tanggul laut terbuka tahap B yang akan memperpanjang umur tanggul pantai tahap A hingga 2045. Apabila penurunan muka tanah terus terjadi, maka tanggul tahap B perlu ditutup dan memerlukan pintu air serta stasiun pompa yang ditempatkan pada celah yang terbuka pada tanggul laut terbuka tahap B untuk mengendalikan banjir secara permanen.
Adapun rencana pembangunan tanggul laut terbuka tahap B dilakukan pada 2030 hingga 2050. Pembangunan tanggul laut terbuka ini dapat mengurangi tinggi gelombang hingga 1,3 meter di tanggul pantai tahap A dan dengan prosentase hingga 80%
“Menyediakan akses nelayan ke laut dan area tangkapan ikan. Menciptakan potensi hutan bakau baru seluas 130 hektare. Tidak membutuhkan pompa, Potensi pengembangan kawasan baru seluas 1.311 hektare,” tutur Dwi.
