Ini Pelanggaran Lingkungan 4 IUP Nikel di Raja Ampat yang Dicabut

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah RI mencabut 4 izin usaha pertambangan (IUP) nikel di kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keempat IUP tersebut yakni  PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham. Sementara itu, kontrak karya PT Gag Nikel tak dicabut. 

Untuk diketahui, PT Gag Nikel melakukan aktivitas penambangan di Pulau Gag dengan luas 6.030,53 hektare, PT Anugerah Surya Pratama memiliki luas bukaan tambang sekitar 109 hektare di pulau Manuran yang luasnya hanya 743 hektare, PT Kawei Sejahtera Mining telah membuka lahan seluas 89,29 hektare di pulau Kawe yang hanya luasnya 4.561 hektare yang termasuk kawasan hutan,  PT Mulia Raymond Perkasa membuka 2 kawasan tambang di Pulau Manyaifun seluas 21 hektare dan di Pulau Batang Pele seluas 2.000 hektare, dan PT Nurham membuka lahan 3.000 hektare di Pulau Yesner Waigeo Timur. 

Adapun hanya PT Gag Nikel yang memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di tahun 2025, sedangkan PT ASP, KSM, MRP telah ditolak RKAB karena tak lulus persyaratan administrasi dan PT Nurham tak mengajukan RKAB. 

"4 IUP yang dicabut secara lingkungan melanggar dan kawasan ini harus dilindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan konservasi. Izin diberikan sebelum ditetapkan kawasan Geopark," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (10/6/2025). 

Dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto mempunyai perhatian khusus Raja Ampat tetap wisata dunia dan keberlanjutan negara. Menurutnya, meskipun IUP PT Gag Nikel tak dicabut, Pemerintah akan mengawasi khusus implementasi amdal dan upaya reklamasi ketat.

"Kami akan pantau ketat agar Gag Nikel tidak merusak terumbu karang. Pulau Gag berada 42 kilometer dari Piaynemo. Kami akan awasi Raja Ampat. Sejak Januari 2025 telah evaluasi Perpres nomer 5 tahun 2025 terkait penerbitan kawasan hutan dan tambang," kata Bahlil. 

Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menuturkan Anugerah Surya Pratama (ASP) memiliki IUP seluas 1.173 hektare yang berada di daratan dan perairan pulau Manuran. ASP berkegiatan di Pulau Manuran yang luasnya 746,86 hektare dimana masuk dalam kategori pulau kecil. ASP juga memiliki IUP seluas 9.500 Ha yang berada di pulau Waigeo.

"Untuk kegiatan ASP yang berada di pulau Manuran, telah memiliki amdal berupa Persetujuan Bupati Raja Ampat Nomor 75B Tahun 2006 tanggal 15 Oktober 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Nikel PT ASP di Pulau Manuran Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat," tutur Hanif. 

Hanif mengungkapkan pada saat dilakukan pengawasan ditemukan kolam settling pond jebol akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan sedimentasi tinggi atau kekeruhan di pantai terindikasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Lokasi IUP yang berada di pulau Waigeo sebagian berada di cagar alam Waigeo Timur berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 3689/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014. 

"Lalu ada indikasi bukaan di luar IUP. Perusahaan tak punya manajemen lingkungan dan kurang hati-hati sehingga kondisi pencemaran di lokasi tambang ASP sangat tinggi. Pulau Waigeo juga merupakan Kawasan suaka alam (KSA)," terangnya. 

PT Kawei Sejahtera Mining (KWM) berkegiatan di Pulau Kawe yang luasnya 4.561,39 haktare dimana masuk dalam kategori pulau kecil. IUP PT KSM seluas 5.922 hektare yang berada di daratan dan perairan pulau Kawe. KSM seluruhnya berada di Kawasan hutan produksi.

KSM terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai. Di wilayah KSM ditemukan dugaan terjadinya sedimentasi pada akar mangrove yang diduga berasal dari areal stockpile, jetty dan sedimentasi di area outfall sediment pond Salasih dan Yehbi. 

Kemudian, PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) melakukan kegiatan eksplorasi di Pulau Manyaifun seluas 21 hektare dan pulau Batang Pele seluas 2.031,25 hektare dimana kedua pulau tersebut masuk dalam kategori pulau kecil. IUP MRP seluas 2.193 hektare berada di daratan dan perairan serta berada di kawasan hutan produksi.

Hasil pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi MRP ditemukan kegiatan eksplorasi di kawasan hutan sebanyak 10 titik mesin bor tanpa PPKH dan tidak ada dokumen persetujuan lingkungan.

"Untuk PT Nurham kami tidak mendapatkan laporan," katanya. 

Hanif menuturkan pihaknya juga akan menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Daya berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menempatkan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai prioritas. Penanganan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lalu pengelolaan pulau-pulau kecil agar memperhatikan UU Nomor 27 tahun 2007 yang diubah menjadi UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Raja Ampat merupakan simbol kekayaan alam Indonesia dan dunia. Menjaganya adalah tanggung jawab bersama. Kami memastikan bahwa seluruh izin dan aktivitas usaha harus selaras dengan perlindungan ekosistem serta hukum yang berlaku. Kami perlu melakukan peninjauan kembali persetujuan lingkungan di pulau kecil, karena potensinya sangat merusak dan pemulihan lingkungan di pulau kecil sangat sulit. Ada pelanggaran tentu ada penegakan hukum pidana lingkungan hidup," ucapnya. 

Kawasan ini merupakan jantung keanekaragaman hayati laut dunia dan tergolong sebagai Kawasan Strategis Nasional Konservasi (KSKK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat.

"Kami tidak akan membiarkan satu inci pun kerusakan di wilayah yang menjadi rumah bagi 75% spesies karang dunia dan ribuan spesies endemik. Penegakan hukum dan pemulihan lingkungan menjadi komitmen utama kami," tutur Hanif. 

Raja Ampat merupakan kawasan yang sangat istimewa. Lautannya merupakan pusat dari segitiga karang dunia dengan lebih dari 553 spesies karang atau sekitar 75% dari seluruh spesies dunia, 1.070 spesies ikan karang, dan 699 jenis moluska. Di darat, terdapat 874 spesies tumbuhan (9 endemik), 114 spesies herpetofauna (5 endemik), 47 spesies mamalia (1 endemik), dan 274 spesies burung (6 endemik). Potensi wisata alamnya luar biasa dan telah menjadi tujuan wisata kelas dunia. UNESCO juga telah menetapkan kawasan Raja Ampat sebagai global Geopark.