.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Komisi XII DPR RI menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Persetujuan itu disepakati dalam rapat kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia, Senin (3/2/2025).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa RPP ini disusun dengan mempertimbangkan peran penting energi baru dan terbarukan (EBT) dalam mencapai target net zero emission pada 2060.
Rancangan peraturan pemerintah ini, Kementerian ESDM menargetkan penggunaan EBT minimal 60-70% pada periode 2025-2040, sebagai langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menjadikan Indonesia pemimpin dalam energi hijau.
"Dalam penyusunan ini juga telah mempertimbangkan dengan EBT dalam rangka net zero emisi 2060 dan targetnya 2025-2040 ke depan 60 - 70% minimal menggunakan EBT," ujar Bahlil, dalam keterangan resmi dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa (4/2/2025).
Salah satu poin menarik dalam RPP KEN yang disepakati adalah penetapan target bauran energi 23% yang dicanangkan pada 2030.
Sebelumnya, dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2017, bauran energi 23% dipatok pada 2024. Sayangnya, hingga Desember 2024, bauran energi nasional tercatat baru 13,9%.
Baca Juga
Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, diputuskan target penyediaan energi primer pada 2030 368 juta tonnes of oil equivalent (TOE) sampai dengan 454 juta TOE dengan bauran EBT antara 19% sampai dengan 23%.
Kemudian, pada 2040 target penyediaan energi primer dipatok antara 468 juta TOE hingga 596 juta TOE dengan bauran energi antara 36% sampai dengan 40%. Selanjutnya, penyediaan energi primer ditargetkan 595 juta TOE hingga 712 juta TOE dengan bauran energi 53% - 55% pada 2050.
Selanjutnya pada 2060, target penyediaan energi primer dipatok sebesar 665 juta TOE hingga 775 juta TOE dengan bauran energi 70% sampai dengan 72%.
